Konferensi Pers ICW Soal KPK Diretas, Muncul Video Porno

publicanews - berita politik & hukumPeneliti ICW Wana Alamsyah. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Konferensi pers Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui aplikasi zoom, kemarin, diretas. Konferensi pers tersebut menyikapi SK Pimpinan KPK tentang penonaktifan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Pembicara yang hadir dalam ruang zoom yakni enam mantan pimpinan KPK. Mereka adalah Busyro Muqoddas, Adnan Pandu Praja, Saut Situmorang, Moch Jasin, Bambang Widjojanto, dan Agus Rahardjo. Sementara dari ICW yakni Nisa Zonzoa, Kurnia Ramadhana, dan Tamima.

Peneliti ICW Wana Alamsyah mengatakan, sepanjang jalannya konferensi pers, setidaknya ada sembilan pola peretasan atau gangguan.

Pertama, menggunakan nama para pembicara untuk masuk ke media zoom. Kedua, menggunakan nama para staf ICW.

"Ketiga, menunjukkan foto dan video porno di dalam ruang zoom. Keempat, mematikan mic dan video para pembicara," ujar Wana dalam rilisnya, Selasa (18/5).

Kelima, membajak akun ojek online Nisa Rizkiah puluhan kali guna menganggu konsentrasinya sebagai moderator acara. Keenam, mengambil alih akun WhatsApp kurang lebih 8 staf ICW.

Ketujuh, beberapa orang yang nomor WhatsApp-nya diretas sempat mendapatkan telepon masuk menggunakan nomor luar negeri (Amerika Serikat) puluhan kali dari nomor provider Telkomsel. Kedelapan, percobaan mengambil alih akun Telegram dan e-mail beberapa staf ICW.

Namun, kata Wana upaya pengambialihan itu gagal. "Sembilan, tautan yang diberikan kepada pembicara Abraham Samad tidak dapat diakses tanpa alasan yang jelas," Wana menjelaskan.

Menurut Wana, bukan sekali ini aktivis sipil mengalami serangan dunia maya. Kejadian serupa saat kontroversi proses pemilihan pimpinan KPK, revisi UU KPK 2019, UU Minerba, serta UU Cipta Kerja.

ICW menduga peretasan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak sepakat dengan advokasi masyarakat sipil untuk penguatan pemberantasan korupsi.

Menurut Wana pembungkaman suara kritis warga melalui serangan digital merupakan cara baru yang anti-demokrasi.

"Maka dari itu, kami mengecam segala tindakan itu dan mendesak agar penegak hukum menelusuri serta menindak pihak yang ingin berusaha untuk membatasi suara kritis warga negara," ia menandaskan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top