TWK KPK

Busyro Minta Tak Hanya Basa-basi, Jokowi Punya Kewenangan

publicanews - berita politik & hukumKetua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan tes wawasan kebangsaan (TKW) tidak boleh menjadi dasar penonaktifan 75 pegawai KPK. Jokowi meminta dilakukan pendidikan kedinasan bagi yang tidak lolos TKW dalam proses alih status menjadi ASN.

Menanggapi hal itu, Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas meminta Jokowi agar tidak basa-basi. "Presiden jangan basa-basi. Masyarakat semakin cermat, mana pernyataan yang sekadar basa-basi, mana yang punya kejujuran," kata Busyro saat dihubungi media, Selasa (18/5).

Bagi Busyro, TKW tidak punya dasar hukum yang jelas sehingga merupakan tindakan ilegal. Itu sebabnya, Jokowi seharusnya melakukan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan TKW tersebut.

Menurut mantan Wakil Ketua KPK itu, dengan kewenangan yang ada pada Jokowi seharusnya membatalkan hasil TKW dan penonaktifan 75 pegawai yang diberhentikan Ketua KPK Firli Bahuri.

Ia mengingatkan berdasar revisi UU KPK, lembaga antirasuah sudah menjadi eksekutif dan bawahan presiden. "Konsekuensinya adalah pernyataan pimpinan KPK soal tidak lulus TWK itu mencederai 75 pegawai. Itu harus dibatalkan," ujarnya.

Busyro meyakini 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan tersebut telah memiliki wawasan kebangsaan. Hal itu dibuktikan dengan keseriusan dalam menangani kasus-kasus korupsi selama ini. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top