75 Pegawai KPK Apresiasi Pernyataan Presiden Jokowi

publicanews - berita politik & hukumKomisi Pemberantasan Korupsi. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang dinilai 'membela' 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Menurutnya, pernyataan Jokowi tersebut harus dimaknai sebagai upaya merehabilitasi nama baik 75 pegawai KPK.

"Yang secara tidak berdasar dan patut telah diminta oleh pimpinan untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab, bahkan sangat berpotensi diberhentikan karena dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat untuk menjadi ASN," ujar Sujarnako yang mewakili 75 pegawai KPK, dalam rilisnya, Senin (17/5).

Sujarnako meminta pernyataan Presiden tersebut harus ditindak lanjuti oleh pimpinan KPK dan pemerintah. Pimpinan KPK, ia menambahkan, harus mencabut SK Nomor 652 Tahun 2021 sebagaimana tuntutan pegawai.

"Bersamaan dengan itu pimpinan juga harus merehabilitasi nama 75 orang pegawai KPK yang telah dirugikan akibat keputusan dan kebijakan pimpinan tersebut," Sujanarko menegaskan.

Ia juga meminta pemerintah untuk membentuk tim Investigasi publik yang independen untuk melakukan evaluasi dan memberikan tindakan tegas terhadap kebijakan dan tindakan yang tidak patut yang telah dilakukan oleh pimpinan KPK.

Evaluasi tersebut meliputi perbaikan sistem di KPK agar mendukung upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif sebagaimana disampaikan oleh Presiden. Upaya ini dilakukan semata-mata untuk memastikan agar tindakan dan kebijakan semacam ini tidak berulang di lembaga anti korupsi.

"Seharusnya melaihat pegawai sebagai aset penting organisasi dan punya fokus pada penguatan upaya pemberantasan korupsi," ujar Sujanarko.

Hal senada disampaikan anggota Dewas KPK Syamsudin Haris yang turut menyambut baik pernyataan Jokowi. Ia mengatakan hasil TWK yang bermasalah tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian pegawai KPK.

"Alih status pegawai KPK menjadi ASN semestinya tidak merugikan pegawai KPK. Hal ini juga ditegaskan dalam pertimbangan MK saat memutus judicial review terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK," ujar Syamsudin saat dikonfirmasi secara terpisah.

Jokowi melalui akun Youtube Sekretariat Presiden menyatakan hasil TWK bukan menjadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK. Kalau dianggap ada kekurangan bisa diberi peluang untuk memperbaiki.

"Perlu dilakukan segera langkah-langkah perbaikan di level individual maupun organsisasi," ujar Jokowi. (han)

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Anak Gaul @gakasikah17 Mei 2021 | 20:26:25

    Sabar napa. Slank tetap anti korupsi lah. Pendukung KPK sejati.

Back to Top