Pelanggaran Etik

Pegawai KPK Juga Laporkan Anggota Dewas Indriyanto

publicanews - berita politik & hukumNovel Baswedan dan para pegawai KPK menjelaskan laporannya terhadap anggota Dewas Indriyanto Seno Adji, di gedung lama KPK, Jakarta, Senin (17/5). (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang baru, Indriyanto Seno Adji, turut dilaporkan oleh 75 pegawai KPK ke Dewas. Para pegawai yang dinyatakan tak memenuhi syarat dalam asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan saat ini dibebastugaskan tersebut melaporkan Indriyanto atas dugaan pelanggaran etik.

"Hari ini kami mau melaporkan salah satu anggota Dewas Prof Isa (Indriyanto Seno Adji) melanggar kode etik," kata perwakilan para pegawai, Sujanarko, di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Senin (17/5).

Sujanarko yang merupakan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK mengatakan, laporan dilayangkan lantaran Indriyanto sudah berpihak pada pimpinan KPK terkait polemik hasil asesmen TWK.

Hal senada disampaikan penyidik senior KPK Novel Baswedan, yang menyoroti kehadiran Indriyanto dalam rapat keputusan dan konferensi pers yang digelar pimpinan KPK pada 5 Mei 2021.

"Itu kami lihat sebagai permasalahan karena Dewan Pengawas tidak mempunyai fungsi untuk operasional di KPK. Pak Profesor Indriyanto Seno Adji bukan pimpinan KPK dan bukan pegawai KPK, tentunya posisinya di sana menjadi masalah," Novel menjelaskan.

Terlebih, menurut Novel, Indriyanto belum mempelajari detail permasalahan dan mendengarkan laporan-laporan dari 75 pegawai KPK tentan dugaan perbuatan melawan hukum atau perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pimpinan KPK.

"Belum juga melakukan telaah atas dokumen terkait dengan data-data atau laporan-laporan lainnya tiba-tiba memberikan pendapat ke publik seolah-olah tindakan atau SK yang ditandatangani oleh Pak Firli Bahuri benar. Padahal itu dilakukannya dengan sepihak ketika hal itu terjadi," kata Novel.

Sikap Indriyanto tersebut dinilai melanggar profesionalisme. "Bagaimana bisa diharapkan berbuat adil kalau belum-belum sudah berpihak padahal fungsinya adalah pengawas bukan pembela," Novel menegaskan.

Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 652 Tahun 2021 pada 7 Mei 2021 tentang penonaktifan 75 pegawai tersebut. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top