Pagi Ini, Pegawai KPK Laporkan Firli Bahuri ke Dewas

publicanews - berita politik & hukumKetua KPK Firli Bahuri. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Pagi ini, penyelidik KPK Harun Al Rasyid dan para pegawai KPK yang dinonaktifkan akan melaporkan Ketua Firli Bahuri ke Dewan Pengawas (Dewas). Hal ini menyusul keluarnya Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 yang ditandatangi Firli Bahuri tentang penonaktifan 75 pegawai.

Laporan 75 pegawai yang dinyatakan tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) itu menuding Firli mrlakukan pelanggaran etik. 

"Sekarang teman-teman merapat ke Dewas. Melaporkan pelanggaran kode etik," ujar Harun kepada media, Senin (17/5).

Harun menduga tindakan Firli sengaja untuk menyingkirkan para pegawai KPK yang berintegritas. Hal itu tidak boleh dibiarkan. Harun menyatakan siap membuktikan siapa yang lebih berintegritas di KPK.

"Kami akan buktikan siapa sebenarnya yang tidak berintegritas, siapa yang tidak punya netralitas dan siapa yang radikal. Siapa pula yang sering bermain politik, siapa yang tidak steril dengan pihak-pihak yang berperkara," kata Harun.

Pernyataan Harun itu menyinggung riwayat Firli di masa lalu. Misalnya, Firli Bahuri pernah bertemu dengan Gubernur NTB (saat itu) Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi. Padahal, saat itu KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan Pemerintah Provinsi NTB.

Firli Bantah Pulangkan Jaksa Karena Memeriksanya dalam Kasus Etik

Saat itu Firli adalah Deputi Penindakan KPK. Firli dijatuhi sanksi etik atas pertemuannya dengan TGB. Namun tiba-tiba ia ditarik ke institusi Polri sebelum dijatuhi sanksi.

Setelah Firli kembali dan menjadi Ketua KPK, ia menerima sanksi etik dari Dewas atas gaya hidup hedonisnya menggunakan helikopter dalam perjalanan pribadi di Sumatera Selatan.

Menurut Harun, tindakan Firli yang kini menonaktifkan 75 pegawai harus dilawan.

"Kezaliman dan ketidakadilan ini harus kita lawan. Kita dalam arti bukan hanya 75 orang yang dinonaktifkan tersebut, tetapi seluruh elemen dan anak bangsa yang concern dengan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Termasuk yang Terhormat Bapak Presiden tentunya," Harun menegaskan.

Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 pada 7 Mei 2021. Untuk salinan yang sah tertanda Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top