Penonaktifan 75 Pegawai KPK Juga Harus Perhatikan Putusan MK

publicanews - berita politik & hukumKetua KPK Firli Bahuri. (Foto: YouTube KPK/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Pakar hukum pidana Suparji Ahmad mengatakan penonaktifan 75 pegawai merupakan kewenangan pimpinan KPK. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan peraturan pelaksananya.

Namun, ia mengingatkan hendaknya pimpinan KPK juga harus memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 Tahun 2021.

"Bahwa alih status pegawai KPK tidak boleh merugikan pegawai KPK," ujar Suparji, sepeeti dikutip Antara, Minggu (16/5).

Begitu pula dengan peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Suparji mengingatkan agar mempertimbangkan asas-asas umum tentang tata pemerintahan yang baik.

Bila ada pihak yang merasa dirugikan dan berpendapat ada peraturan dan asas umum pemerintahan yang dilanggar, maka dapat mengujinya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Soal alih status pegawai KPK ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (6) UU KPK. Kemudian Pasal 69C menyebutkan bahwa pada saat UU ini mulai berlaku (17 September 2019) pegawai KPK yang belum berstatus ASN dalam jangka waktu paling lama 2 tahun dapat diangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN .Pasal 2 menyatakan, ruang lingkup pengalihan pegawai KPK menjadi ASN meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

Adapun Pasal 4 dijelaskan bahwa pengalihan pegawai KPK menjadi ASN melalui tahapan sebagai berikut:

Melakukan penyesuaian jabatan-jabatan saat ini menjadi jabatan-jabatan ASN, melakukan identifikasi jenis dan jumlah pegawai KPK, memetakan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman pegawai KPK dengan jabatan ASN yang akan diduduki.
Lalu elakukan pelaksanaan pengalihan pegawai KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi PNS atau PPPK dan melakukan penetapan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan.

Kedua, pelaksanaan pengalihan menjadi ASN dengan memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja KPK.

Proses alih status juga berdasarkan Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN.

Pasal 5 beleid tersebut menyatakan, pertama, pegawai KPK yang masih melaksanakan bertugas dapat beralih menjadi PNS.

Kedua, pengalihan dilaksanakan dengan syarat bersedia menjadi PNS, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Kemudian tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan, memiliki integritas dan moralitas yang baik, memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan, dan memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan.

Ketiga, syarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf a sampai dengan Huruf d dituangkan dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perkom.

Keempat, selain menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), untuk memenuhi syarat Ayat (2) Huruf b dilaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan.

Kelima, pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf e dan Huruf f ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal.

Keenam, Pegawai KPK yang tidak bersedia menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf a dapat beralih menjadi PPPK dengan jabatan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pasal 23 Perkom menyatakan pegawai KPK diberhentikan karena meninggal dunia, tidak lagi memenuhi syarat sebagai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan permintaan sendiri secara tertulis. Tata cara pemberhentian pegawai KPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua KPK Firli Bahuri telah resmi mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Tes TWK Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat menjadi Pegawai ASN.

SKvyang ditetapkan pada 7 Mei 2021 itu penuh kontroversi karena diduga sebagai alat untuk menyingkirkan mereka yang dahulu tidak suka dengan Firli. Mereka juga pernah menolak revisi UU KPK. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top