Tak Perlu Izin Penggeledahan, Dewas Harap Kinerja KPK Meningkat

publicanews - berita politik & hukumAnggota Dewan Pengawas KPK Syamsudin Haris. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Dewan Pengawas (Dewas) KPK menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut kewenangannya mengizinkan penggeledahan dan penyitaan.

"Dewas tentu menghormati keputusan MK yang bersifat final dan mengikat," ujar anggota Dewas Syamsudin Haris saat dikonfirmasi, Rabu (5/5).

Haris berharap kinerja penindakan KPK akan berjalan semakin efektif dengan dicabutnya keharusan izin dari Dewas ini.

Kemarin, MK memutuskan perkara uji materiil Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2020 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. MK menyatakan tidak perlu lagi pertanggungjawaban penyadapan serta izin penggeledahan dan penyitaan dari Dewas, tapi cukup memberi tahu.

"Pasal 47 ayat 1 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan memberitahukan kepada dewan pengawas," ujar Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top