ICW Curiga TWK Dirancang Untuk 'Menghabisi' KPK

publicanews - berita politik & hukumIlustrasi KPK (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ketidaklulusan sejumlah pegawai dalam tes wawasan kebangsaan dirancang sejak awal sebagai episode akhir untuk menghabisi dan membunuh KPK.

"Betapa tidak, sinyal untuk tiba pada kesimpulan itu telah terlihat secara jelas dan runtut, mulai dari merusak lembaga antirasuah dengan UU KPK baru, ditambah dengan kontroversi kepemimpinan Firli Bahuri, dan kali ini pegawai-pegawai yang dikenal berintegritas disingkirkan," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam rilisnya, Selasa (4/5).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, nama penyidik senior Novel Baswedan dan kepala satuan tugas (kasatgas) lainnya masuk dalam daftar nama yang tak lolos tes wawasan kebangsaan.

Menurut Kurnia, karut-marut ini juga tidak bisa begitu saja dilepaskan dari peran Presiden Joko Widodo dan anggota DPR yang sepakat merevisi UU KPK. Kedua cabang kekuasaan itu memasukkan aturan kontroversial berupa alih status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Kurnia menambahkan, ini juga buah atas kebijakan buruk komisioner KPK karena mengesahkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 yang memasukkan asesmen tes wawasan kebangsaan. Ia mengatakan ini sekaligus melengkapi wajah suram KPK di bawah komando Firli Bahuri.

"Mulai dari ketidakmauan memboyong Harun Masiku ke proses hukum, menghilangkan nama-nama politisi dalam dakwaan korupsi bansos, melindungi saksi perkara suap benih lobster, membocorkan informasi penggeledahan, sampai pada akhirnya melucuti satu per satu pegawai KPK,” ujar Kurnia.

KPK bekerja sama dengan BKN menggelar asesmen wawasan kebangsaan untuk para pegawainya. Ssesmen meliputi tes integritas bangsa untuk menilai konsistensi dari segi nilai, norma, dan etika organisasi. Kemudian tes netralitas untuk menilai ketidakberpihakan pegawai pada segala bentuk pengaruh mana pun dan pihak mana pun.

Selain itu, ada juga tes antiradikalisme untuk menilai kesetiaan pegawai terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah.

Selain Novel Baswedan, kabarnya Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo juga masuk daftar 75 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tahap ini. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top