KPK Ingatkan PN Tidak Terima Gratifikasi Idul Fitri

publicanews - berita politik & hukumPlt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK mengingatkan kembali Penyelenggara Negara (PN) dan pegawai negeri untuk tidak menerima gratifikasi, khususnya saat Idul Fitri 1442 H. Demi mengingatkan hal itu, KPK menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tertanggal 28 April 2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya.

Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan, permintaan dana dan/atau hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu KPK juga mengimbau pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan kedinasan.

"Pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD juga diharapkan menerbitkan imbauan secara internal untuk pegawai di lingkungan kerjanya agar menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya," ujar Ipi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (2/5).

Jika karena kondisi tertentu, PNS atau PN tidak dapat menolak gratifikasi, maka wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Informasi mengenai mekanisme dan formulir pelaporan gratifikasi dapat diakses melalui tautan https://gratifikasi.kpk.go.id atau menghubungi layanan informasi publik KPK pada nomor telepon 198. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top