KPK Harus Usut Skandal 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos

publicanews - berita politik & hukumMenteri Sosial Tri Rismaharini tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (30/4). (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melaporkan penutupan 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengamat mendesak KPK mengusut penyaluran bansos tersebut jika benar ada puluhan juta data ganda, seperti dilaporkan Risma.

"Itu satu skandal korupsi besar soal bansos yang dilakukan oleh Kemensos oleh menteri sebelum Risma," kata pengamat sosial politik Muslim Arbi kepada wartawan, Minggu (2/5).

Ia mendesak KPK mengusut tuntas 21 juta data ganda tersebut karena berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu. Apalagi bila menyangkut oknum atau partai politik tertentu.

"Maka KPK perlu ungkap tuntas dan bongkar skandal di baliknya, tangkap dan hukum pelakunya, tidak perlu rasa takut," ia menegaskan.

Risma telah menonaktifkan 21 juta data ganda penerima bansos tersebut. "Alhamdulilah sesuai janji saya, April bisa menyelesaikan perbaikan datanya. Hasilnya 21.156.000 data itu ganda dan kami tidurkan," ujar Risma, Jumat lalu, saat bertandang ke Gedung KPK, Jakarta.

Sedangkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pembaruan data penerima bansos penting dilakukan agar penyaluran tepat sasaran. Ia meminta pendataan penerima bansos dijadikan satu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). (feh)

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Anak Gaul @gakasikah06 Mei 2021 | 06:32:01

    Ngeri ya. Rakus amat. πŸ₯ΆπŸ˜­πŸ˜±

Back to Top