Fasilitasi Pertemuan Suap

Formappi Desak Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Mundur

publicanews - berita politik & hukumPenyidik KPK usai menggeledah ruang kerja Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (28/4). (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mendesak Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengundurkan diri menyusul pencekalannya ke luar negeri oleh KPK. Namun, ia meragukan politikus Partai Golkar itu bersedia mundur secara sukarela.

Meskipun KPK jelas menyebut Azis menjadi fasilitator pertemuan Walikota Tanjungbalai, Sumatera Utara, dengan penyidik KPK Ajun Komisraris Polisi Stepanus Robin Pattuju, tetapi politikus dari kelompok induk organisasi (kino) Kosgoro itu memilih tutup mulut.

Menurut Lucius, desakan agar Azis mundur dari Senayan hanya bisa dilakukan lewat Malelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR. "MKD perlu didesak agar cepat memproses dugaan pelanggaran etik Azis. Seperti Setya Novanto ketika menjadi Ketua DPR pernah juga dipaksa mundur dari posisinya atas keputusan MKD," kata Lucius kepada wartawan, Minggu (2/5).

Ia berharap proses penyelidikan dan persidangan di MKD bisa dilakukan secara terbuka. "Sidang tertutup hanya akan menjadi ruang bagi pemufakatan jahat untuk meluluhkan sesama anggota DPR," ia menegaskan.

Lucius merujuk sidang etik mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto di MKD yang digelar secara terbuka.

Stepanus Robin Akui Bertemu Syahrial di Rumah Dinas Azis Syamsuddin

Opsi Partai Golkar mencopot Azis dari kursi Wakil Ketua DPR, ia menambahkan, tidak mungkin bisa dilakukan sebelum ada penetapan dari MKD atau KPK menetapkan status hukum Azis. Penyidik KPK telah menggeledah ruang kerja dan rumah Azis dan mengamankan dokumen.

Wakil Ketua MKD Habiburokhman menjanjikan MKD akan membahas aduan terhadap Azis setalah masa reses 5 Mei mendatang.

Diketahui, pertemuan di rumah dinas Azis di Jalan Denpasar, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Oktober 2020 itu berujung pada kesepalatan menghentikan penyelidikan KPK dalam kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Tanjungbalai. Walikota M Syahrial kemudian memberikan 'uang tutup kasus' untuk penyidik Stepanus sebesar Rp 1,5 miliar --namun baru Rp 1,3 miliar yang terealisasi.

Syahrial, Stepanus, dan pengacara Maskur Husain yang terlibat dalam pertemuan di rumah Azis telah ditahan KPK. Azis dicekal melalui Ditjen Imigrasi Kemenkumham sejak 27 April hingga enam bulan ke depan. (feh)

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Anak Gaul @gakasikah06 Mei 2021 | 06:30:47

    Sepakat. Wakil rakyat yg bikin malu,mundur saja. 👌👍

Back to Top