Terbukti Melemahkan, Emil Salim dan 50 Guru Besar Desak Batalkan UU KPK

publicanews - berita politik & hukumEmil Salim. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Emil Salim bersama 50 guru besar yang tergabung dalam Koalisi Guru Besar Antikorupsi Indonesia menyurati Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka minta dibatalkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 hasil revisi dari UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka menilai revisi UU KPK telah melemahkan lembaga rasuah. "Alih-alih memperkuat, eksistensi UU Nomor 19 Tahun 2019 justru memperlemah pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK," begitu bunyi surat bertanggal Jumat (30/4).

Pelemahan tersebut, antara lain, KPK gagal memperoleh barang bukti saat melakukan penggeledahan di Kalimantan Selatan. Terjadi banyak pelanggaran kode etik, pencurian barang bukti, dan praktik penerimaan gratifikasi serta suap

Koalisi menilai KPK telah dilumpuhkan melalui beleid baru yang diketok secara kilat dalam proses pembuatan undang-undang yang dikebut DPR dan Pemerintah hanya dalam 14 hari tanpa melibatkan partisipasi publik.

"Sebagaimana Bapak dan Ibu Hakim Konstitusi ketahui, Undang-Undang KPK hasil perubahan dikerjakan secara kilat (14 hari) oleh pemerintah dan DPR," kata surat tersebut.

Para Guru Besar dari berbagai perguruan tinggi itu mendesak MK mencabut revisi UU KPK dan mengembalikan KPK ke marwah yang lebih baik.

"Kami menaruh harapan besar pada Mahkamah Konsititusi untuk mengembalikan kondisi pemberantasan korupsi seperti sedia kala," ujarnya.

Selain Emil Salim, surat diteken antara lain oleh Ramlan Surbakti, Azyumardi Azra, dan Franz Magnis Suseno. MK menjadwalkan akan memutus pengujian formil dan materil UU KPK pada Selasa (4/5) pekan depan. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top