Label Teroris KKB untuk Lindungi Warga, Gubernur Papua Menolak

publicanews - berita politik & hukumGubernur Papua Lukas Enembe. (Foto: Jubi)
PUBLICANEWS, Jakarta - Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan label teroris bagi KKB Papua bentuk untuk melindungi seluruh warga Papua. Namun, Gubernur Papua Lukas Enembe keberetan dengan cap teroris tersebut.

"Pemerintah melabelisasi ini justru untuk melindungi seluruh masyarakat Papua yang selama ini merasa terancam oleh kekerasan yang dilakukan kelompok separatis teroris ini yang tentu saja perlu segera diatasi," kata Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral kepada wartawan, Jumat (30/4).

Doni menegaskan bahwa penetapan label teroris yang selama ini disebut kelompok kriminal bersenjata sudah sesuai Undang-Undang Nomor 5 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Disebutkan KKB tidak menyerang aparat penegak hukum atau TNI dan Polri, tetapi juga sasaran-sasaran sipil. Tukang ojek, guru, pendeta, kata Donny, jadi sasaran KKB Papua.

Labelisasi tidak menyasar seluruh masyarakat Papua, melainkan hanya terhadap kelompok spesifik yang mengangkat senjata terhadap pemerintahan yang sah.

"Jadi tidak perlu dikhawatirkan akan terjadi gangguan psikososial," katanya.

Donny melihat bahwa masyarakat akan terlindungi. "Pemerintah akan mengerahkan sumber daya yang terukur, yang lebih intensif dalam mengatasi kelompok teroris yang selama ini mengganggu keamanan, ketenteraman, kedamaian di bumi Papua," ia menegaskan.

Diketahui Gubernur Lukas Enembe keberatan dengan pelabelan teroris oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Ia menyatakan 7 sikap.

Sikap itu antara lain meminta pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan tersebut dan pemerintah memastikan objektivitas dari kebijakan tersebut.

"Penetapan KKB sebagai kelompok teroris perlu untuk ditinjau dengan saksama dan memastikan objektivitas negara dalam pemberian kasus tersebut," kata Enembe lewat keterangan tertulis, hari ini.

Enembe juga mendorong TNI-Polri untuk memetakan kekuatan, wilayah sebaran, jumlah orang, dan ciri khusus KKB. "Hal ini sangat dibutuhkan sebab Pemerintah Provinsi Papua tidak menginginkan ada peristiwa salah tembak dan salah tangkap yang menyasar penduduk sipil Papua," ujarnya.

Pemerintah pusat juga diminta berkonsultasi dengan Dewan Keamanan PBB terkait kebijakan tersebut. Pada poin terakhir, Enembe meminta pemerintah pusat mengubah pendekatan dalam menyelesaikan konflik di Papua. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top