Kepala BNSP Bantah Dewan Pers Dilarang Uji Kompetensi Wartawan

publicanews - berita politik & hukumKepala Badan Sertifikasi Nasional (BNSP) Kunjung Masehat. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Kepala Badan Sertifikasi Nasional (BNSP) Kunjung Masehat membantah kabar akan melarang Dewan Pers melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Masehat meluruskan pemberitaan yang banyak dikutip media sebelumnya. Ia menegaskan bahwa Komisoner BNSP Henny Widyaningsih tidak pernah menyatakan larangan tersebut saat menyampaikan arahannya kepada puluhan peserta pelatihan asesor BNSP.

"Kami di BNSP, (malah menegaskan) kalau ada pengajuan pendirian LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) di bidang pers harus ada rekomendasi dari Dewan Pers," kata Masehat dalam rilisnya, Selasa (20/4).

Sebelumnya beredar berita bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang BNSP, BNSP merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi. 

"Dewan Pers boleh melaksanakan sertifikasi kompetensi, tapi harus lewat LSP yang berlisensi BNSP,” ujar Henny sebagaimana dikutip banyak media.

Henny sama sekali tidak pernah mengatakan pelarangan seperti yang ditulis sejumlah media.

Hal senada disampaikan Komisoner BNSP Tetty DS Ariyanto yang selama ini kerap berkomunikasi dengan Dewan Pers soal uji kompetensi.

"Saya sudah sampaikan kepada CLSP agar meminta rekomendasi ke Dewan Pers karena itu persyaratan lisensi," katanya.

Dewan Pers berdiri berdasarkan ketentuan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 15 yang sudah sejak tahun 2010 melaksanakan program sertifikasi wartawan. Standar Kompetensi Wartawan merupakan hasil kesepakatan semua konstituen Dewan Pers yang terdiri dari wakil organisasi wartawan, wakil perusahaan media, wakil organisasi perusahaan media dalam pelbagai platform media.

Impelentasi sertifikasi itu dilaksanakan melalui proses uji kompensi wartawan yang dilaksanakan lembaga uji kompetensi wartawan yang ditunjuk Dewan Pers.

Sejak dilaksanakan selama lebih 10 tahun oleh 17  lembaga uji kompetensi wartawan, program itu sudah memberikan lebih 18.000 sertifikat dan kartu kompetensi kepada para wartawan.

Dewan Pers sejak dua tahun terakhir,  sebenarnya sudah mendiskusikan dengan BNSP ihwal program sertifikasi wartawan. Sudah ada rencana untuk menjalin kerja sama secara fungsional dan profesional guna dapat meningkatkan terus kualitas dan profesionalitas wartawan Indonesia. (feh)

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Iis_osya @iis_osya21 April 2021 | 04:06:10

    Gak ada dewan pers, bearti gak kompeten. Itu aja.



Back to Top