Jokowi Sebut Terorisme Cara Pandang Keliru dari Paham yang Salah

publicanews - berita politik & hukumJokowi memberikan pembukaan Mukernas dan Munas Alim Ulama PKB di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (8/4). (Foto: YouTube/sekretariat presiden)
PUBLICANEWS, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan terorisme mengejutkan kita di tengah kerja keras pemerintah mengatasi Covid-19.

"Pada saat ini kita bekerja keras menangani pandemi, kita dikejutkan oleh tindakan kekerasan yaitu terorisme," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (8/4).

Pernyataan Jokowi itu disampaikan dalam sambutan pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PKB.

"Terorisme sebagai tindakan yang lahir dari cara pandang yang keliru, dari paham yang salah, yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama," katanya.

Jokowi mengingatkan, terorisme merupakan kejahatan besar terhadap kemanusiaan yang mengancam kerukunan berbangsa dan bernegara.

Presiden mengimbau PKB, sebagai partai yang menganut ahlussunnah wal jamaah tidak boleh kendur dalam menebar nilai-nilai kebaikan.

Jokowi berharap PKB menamkan nilai-nilai moderat, nilai-nilai moderasi, nilai-nilai tawassuth, nilai-nilai keseimbangan tawasun, dan terus menebarkan moderasi beragama, serta menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan antarsesama.

Jokowi kembali menekankan bahwa toleransi adalah bagian yang sangat penting dalam moderasi beragama. Eksklusivitas dan ketertutupan jelas tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika.

Pemerintah, Jokowi menambahkan, mempunyai sikap tegas tidak akan berkompromi terhadap tindakan intoleransi, yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sedangkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berharap pemerintah bisa memberi perhatian pada kesehatan santri.

"Terutama di bidang kesehatan para santri kita di berbagai pelosok Tanah Air kita," kata Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar.

Cak imin menjelaskan dalam lima tahun lalu ada anggaran khusus kesehatan pesantren tetapi akhir-akhir ini anggaran itu mengalami hambatan.

PKB, katanya, juga berharap agar Undang-Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren juga diteruskan melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Hadir dalam acara tersebut Dewan Syuro PKB KH Dimyati Rois, Menko Polhukam Mahfud MD, dan para ulama Nahdlatul Ulama. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top