Telegram Kapolri Larang Siarkan Arogansi Polisi Tuai Kecaman

publicanews - berita politik & hukumKepala Kepolisian RI atau Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan kepada wartawan di Mapolda NTT Sabtu (3/4). (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Telegram Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melarang media menyiarkan kekerasan serta arogansi aparat kepolisian menuai kecaman. Instruksi itu dinilai keliru jika hanya demi memperbaiki citra dan kinerja Polri.

"Tingkat kepuasan publik atas Polri menurun, namun cara mengembalikannya bukan dengan menutup akses dari media," kata Wakil Koordinator KontraS Rivanlee Anandar kepada wartawan, Selasa (6/4).

Rivanlee menilai strategi menutup akses bagi media untuk memberitakan arogansi polisi malah berbuah buruk. Polri seharusnya melakukan pembenahan institusi secara struktural, bahkan hingga ke tingkat lapangan.

"Kalau melarang-larang media memberitakan arogansi polisi, justru membuat publik semakin tak puas. Terutama hal itu mengganggu tugas-tugas jurnalis," ujarnya.

Surat telegram Nomor: ST/750 / IV/ HUM/ 3.4.5/ 2021 yang ditandantangani Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono atas nama Kapolri tertanggal 5 April 2021 ditujukan kepada Kapolda dan Kabid Humas di seluruh Indonesia.

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartonol menjelaskan, pertimbangan diterbitkannya surat telegram itu yakni untuk memperbaiki kinerja Polri di daerah.

Salah satunya, media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis. Ada 11 poin yang disebutkan dalam telegram Kapolri tersebut. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top