Kapolri Larang Media Siarkan Arogansi Kepolisian

publicanews - berita politik & hukumKapolri Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Divhumas Polri)
PUBLICANEWS, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit membatasi peliputan wartawan di kantor kepolisian. Selain pembatasan, ada beberapa larangan agar dipatuhi media.

Larangan itu tertuang dalam surat telegram yang diterbitkan Senin (5/4). Poin pertama, Kapolri meminta agar media tidak menyiarkan tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan.

"Kemudian diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas, namun humanis," kata Listyo dalam telegram yang beredar di WAG wartawan, Selasa (6/4).

Poin kedua dalam surat tersebut, Kapolri menegaskan media dilarang menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian dan penyidikan terhadap tersangka. Ketiga larangan menayangkan secara rinci gelar rekonstruksi oleh polisi.

Ke empat, larangan penayangan reka adegan kejahatan meski bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang. "(Kelima) Tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan/kejahatan seksual," ujar Jenderal Sigit.

Ke enam media wajib menyamarkan gambar wajah dan identitas korban, serta keluarga kejahatan seksual. Kemudian, tidak menayangkan secara eksplisit dan rinci mengenai adegan bunuh diri.

"Termasuk tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang," Kapolri menambahkan.

Selain itu, Kapolri melarang kepolisian mengajak media untuk menyiarkan langsung prosea penangkapan. Terakhir, wartawan tidak menampilkan gambaran eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak.

Menurut Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Rusdi Hartono, penerbitan telegram itu untuk meningkatkan kinerja Polri. "Pertimbangannya agar kinerja Polri di kewilayahan semakin baik," katanya. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top