Tetapkan Enam Laskar FPI Tewas Jadi Tersangka, Polri Tak Hadiri Mubahalah

publicanews - berita politik & hukumSalah satu orangtua anggota laskar FPI yang tewas tertembak dalam insiden KM 50 bersedia melakukan muballah. (Foto: YouYube/neno warisman)
PUBLICANEWS, Jakarta - Bareskrim Polri menetapkan 6 anggota laskar ormas Front Pembela Islam (FPI) yang kini dilarang sebagai tersangka. Keenam tersangka tersebut telah tewas dalam insiden berdarah di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 pada 7 Desember 2020 lalu.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Brigjen Andi Rian Djajadi mengatakan dalam penetapan tersangka tersebut telah dilakukan gelar perkara yang dihadiri dari Kejaksaan Agung. Keenam almarhum dikenakan pasal 170 KUHP.

"Sudah kita tetapkan tersangka, Kan itu juga tentu harus diuji, makanya kami ada kirim ke jaksa, biar jaksa teliti," ujar Andi kepada wartawan, Rabu (3/3).

Mengenai penetapan 6 tersangka padahal yang bersangkutan sudah meninggal, Andi mengatakan, nantinya pengadilan yang akan memutuskan.

"Kan jadi tersangka dulu baru nanti pengadilan yang putuskan bagaimana ke depan," ia menambahkan.

Andi menjelaskan penghentian kasus bisa dilakukan dalam tahap penyidikan ataupun pada penuntutan. Berdasar rapat koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Selasa lalu, disepakati bahwa berkas kasus keenam laskar bisa segera dilimpahkan ke pihak penuntut yaitu kejaksaan.

Andi juga bicara mengenai rekomendasi Komnas HAM tentang dugaan unlawful killing yang sudah ditindaklanjuti dengan pembuatan laporan polisi (LP) oleh polisi. Saat ini memasuki tahap penyelidikan, yaitu pencarian bukti permulaan.

Sementara itu, Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) telah menggelar sumpah mubahalah  peristiwa KM 50. Polri diundang sejak 25 Februari lalu tetapi tidak hadir.

Ketua TP3 Abdullah Hehamahua mengatakan, yang diundang dari Polri yaitu Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, dan 3 polisi yang terlibat dalam peristiwa Km 50 itu.

Mubahalah tetap dilangsungkan meski hanya dihadiri pihak keluarga. Ustaz Syuhada mewakili keluarga membacakan sumpah tersebut

Menurut Abdullah, sumpah itu dilakukan karena kedua belah pihak, yaitu polisi dan keluarga korban, membenarkan peristiwa versi mereka. Menurut Abdullah untuk mencari kebenaran dalam sistem Islam maka perlu mubahalah.

"Jadi kalau betul misalnya keluarga korban mengaku bahwa tidak ada pistol dan tidak ada senjata mereka berbohong ya mereka dilaknat oleh Allah," kata mantan Ketua Penasihat KPK itu.

Begitu juga dari pihak polisi yang mengatakan bahwa FPI bersenjata, jika polisi berbohong maka akan juga dilaknat oleh Allah. Abdullah mengatakan sumpah itu sebagai penyelesaian jalan keluar.

Acara sumpah pada Rabu kemarin itu ditayangkan akun YouTube Neno Warisman Channel.

Diketahui peritiwa berdarah baku tembak antara pengawal Imam Besar FPI Rizieq Syihab telah diinvestigasi Komnas HAM. Rekomendasi lembaga HAM menyebutkan serangan awal dilakukan pengawal Rizieq yang berujung baku tembak dan 2 anggota FPI tewas.

Selanjutnya 4 anggota laskar FPI tewas ditembak saat berada dalam satu mobil polisi dalam perkalanan ke Mapolda Metro Jaya. Komnas HAM menyebutkan telah terjadi unlawful killing dan merekomendasikan di bawa ke pengadilan.

Komnas HAM tidak melihat terjadinya pelanggaran HAM berat dalam insiden berdarah di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 yang berujung tewasnya 6 pengawal Rizieq Syihab tersebut. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top