KPK Ingatkan Kemenag Soal Pengadaan Barang dan Jasa yang Rentan

publicanews - berita politik & hukumGedung KPK (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima audiensi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas beserta jajaran membahas upaya pencegahan korupsi. Pertemuan berlangsung di Gedung KPK, Jakarta, pukul 14.00 WIB.

Menag didampingi Inspektur Jenderal, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, serta Staff Khusus.

Sementara dari KPK hadir Ketua Firli Bahuri dan Wakil Ketua Alexander Marwata, Nurul Ghufron, serta Nawawi Pomolango bersama jajaran Kedeputian Pencegahan dan Monitoring.

Plt Jubir bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan, Menag berharapan mendapatkan supervisi dari KPK khususnya menyangkut pencegahan korupsi. Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi potensi fraud dan penyimpangan.

"Menag juga menyampaikan pentingnya kerja sama pencegahan dan koordinasi supervisi dari KPK mengingat kerawanan dan potensi korupsi terkait tugas dan kewenangan Kemenag. Salah satunya terkait penyelenggaraan haji dan umroh," ujar Ipi melalui rilisnya, Rabu (3/3).

KPK menyambut baik harapan untuk memperkuat program pencegahan korupsi di lingkungan Kemenag.

Pada kesempatan itu KPK juga memberi beberapa masukan, antara lain agar Kemenag mengambil pelajaran dari kasus-kasus korupsi yang pernah ditangani KPK.

"Berdasarkan catatan KPK kasus korupsi yang paling banyak terjadi adalah pengadaan barang dan jasa. Modus lainnya terkait jual beli jabatan di lingkungan Kemenag," kata Ipi.

Kewenangan Kemenag khususnya dalam pengadaan barang dan jasa yang tersentralisasi seperti dalam kasus pengadaan laboratorium dan Alquran dapat menjadi pembelajaran dan perlu dievaluasi.

Mengenai upaya penguatan pencegahan korupsi melalui pendidikan, KPK telah dan akan terus mendorong implementasi pendidikan antikorupsi pada semua jenjang pendidikan di bawah Kemenag sebagai upaya pembangunan integritas. Demikian juga untuk menjaga integritas penyelenggara negara dan pegawai negeri melalui kepatuhan LHKPN dan pengendalian gratifikasi.

"KPK juga mengingatkan agar Kemenag mengevaluasi dan memperbaiki beberapa kerentanan yang telah diidentifikasi berdasarkan kajian sistem yang telah KPK sampaikan untuk mencegah tindak pidana korupsi ke depan," Ipi menjelaskan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top