Ramai-ramai Menolak Perpres Miras

publicanews - berita politik & hukumWakil Ketua MPR Jazilul Fawaid. (Foto: dok DPR RI)
PUBLICANEWS, Jakarta - Wakil Ketua MPR dari PKB dan PKS mendesak Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang aturan minuman keras (miras) dicabut. Jazilul Fawaid dari PKB mengatakan miras bertentangan dengan Pancasila.

"Saya selaku Wakil Ketua MPR RI menolak keras Perpres miras, sebab itu bertentangan dengan nilai Pancasila dan tujuan bernegara, melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Jazilul, Senin (1/3).

Pernyataan serupa disampaikan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. "Demi keselamatan bangsa dari bahaya miras, Perpres itu makin penting diitolak," ujar politikus PKS itu lewat akun Twitter, @hnurwahid, pagi ini.

Penolakan juga disuarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua Komisi Dakwah MUI Cholil Nafis mengatakan Perpres tersebut harus dicabut jika memang mendengarkan aspirasi rakyat. Menurutnya tidak ada keuntungan untuk masa depan rakyat bahkan lebih banyak mudaratnya bagi umat.

Menanggapi warganet yang menunggu fatwa MUI soal miras tersebut, Cholil Nafis menegaskan sudah sejak awal miras haram.

"Sudah jelas haram, ngapain nunggu fatwa. Fatwa itu kalau belum jelas hukumnya. Ini mah ma’lumun minaddini bidhdharurah," katanya.

Ia mengingatkan dampak kriminal dari miras lebih banyak. Ia mengutip keterangan WHO yang menyebutkan pada 2014 terdapat 3 juta orang meninggal karena miras, lebih banyak ketimbang Covid-19.

"Sekali kita tolak maka selamanya kita tolak miras," ia menegaskan.

Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2021 telah meneken Perpres Nomor 10 Tahun 2021 soal Bidang Usaha Penanaman Modal salah satunya mengatur mengenai investasi miras di 4 provinsi meliputi Papua, NTT, Bali, dan Sulawesi Utara. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top