Sultan HB X Diadukan ke Komnas HAM Soal Larangan Lokasi Demo

publicanews - berita politik & hukumGubernur DIY Sri Sultan HB X. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Komnas HAM akan mengkaji Peraturan Gubernur DIY Si Sultan HB X menyusul aduan Aliansi Rakyat Untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY). Beleid yang disoal yaitu Pergub Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka.

ARDY menilai Pergub tersebut tidak demokratis dan berpotensi melanggar HAM. Komisioner Komnas HAM Hairansyah mengatakan laporan akan ditindaklanjuti bagian Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM.

"Sedang berproses langkah yang akan diambil, setelah seluruh dokumen pengaduan dipelajari bagian Pemantauan dan Penyelidikan," ujar Hairansyah kepada media, Rabu (17/2).

Aduan yang diterima Komnas HAM diteken 78 lembaga non-pemerintah dan individu pro-demokrasi kepada Komnas HAM. Pergub tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Salah satu yang dipersoalkan yaitu larangan demonstrasi di lima lokasi, yakniIstana Negara Gedung Agung, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Kraton Pakualaman, Kotagede, dan Malioboro. Padahal lokasi tersebut menjadi lokasi menyuarakan pendapat dan kritik.

Dalam Pergub juga disebutkan pembatasan waktu unjuk rasa serta aturan penggunaan pengeras suara. Kemudian soal pelibatan TNI yang seharusnya tidak dilibatkan dalam urusan politik. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top