Mantan Presiden PKS Sentil Jubir Jokowi Bebal Ajari Cara Kritik

publicanews - berita politik & hukumJuru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman. (Foto: Instagram/Fadjroelrachman)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring menyentil Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman, karena mengajari cara mengkritik pemerintah.

"He3x mas Fadjroel ngajari kita2 cara kritik pemerintah," mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu mencuit lewat @tifsembiring, Rabu (17/2).

Menteri dalam periode kedua Presiden SBY itu mengaitkan pernyataan Fadjroel dengan pertanyaan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla tentang mengkritik tanpa dipanggil polisi.

"Gini ya, biar nggak bebal, pertanyaan pak JK itu kalimat tanya retoris, jawabannya ada dlm kalimat itu. Eh, malah dijawab...😁😁😁," Tifatul menambahkan.

Sebelumnya, Fadjroel Rachman menjawab bagaimana cara mengkritik pemerintah agar tidak dipanggil polisi, seperti yang disoal Jusuf Kalla.

β€œKita bikin literasi legalnya. Lihat UUD 1945, tolong pelajari UU ITE, tolong pelajari UU menyatakan pendapat di depan umum, kalau turun ke jalan,” kata Fadjroel, awal pekan ini.

Fadjroel kemudian menjelaskan ketentuan tidak melanggar kesusilaan, tidak menghina, mencemarkan nama baik, memeras, tidak membuat permusuhan atau kebencian yang sifatnya SARA. Ia juga menyingging mengenai UU ITE yang sudah mengalami perbaikan dua kali.

"Sudah saatnya coba merumuskan upaya memperbaiki UU ITE, meskipun sudah diubah dua kali, diubah lagi tidak ada masalah karena demokrasi itu terus maju, diperdalam, diperluas,” kata Fadjroel.

Diketahui UU ITE ditetapkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY). Saat itu dilakukan penggabungan dua RUU, yakni IETE (Informasi Elelktronik dan Transaksi Elektronik) dan CyberLaw. Dua RUU itu digabung menjadi UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. Kemudian direvisi di era Jokowi menjadi UU ITE Nomor 19 Tahun 2016.

Dalam arahan Rapat Pimpinan Polri dan TNI, Jokowi mengatakan bila implementasinya menimbulkan rasa ketidakadilan, maka UU ini perlu direvisi. Jokowi menyarankan dihapuskannya pasal-pasal karet yang multitafsir, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak. (feh)

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Eka Julianti @Eka Julianti 9618 Februari 2021 | 14:09:19

    Sebagai warga negara yang baik, kita jangan mudah terpengaruh pada berita profokasi seperti ini. seharusnya kita mendukung kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi untuk Indonesia maju, adil dan makmur. Jangan hanya mengkritik dan memberikan ujaran kebencian yang hanya akan memecah belah bangsa saja.

Back to Top