Gerindra Minta Jaksa Agung Tidak Timpakan Kasus Kerumunan pada Rizieq

publicanews - berita politik & hukumJaksa Agung ST Burhanuddin menghadiri rapat bersama Komisi III DPR Ri, Selasa (26/1). (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Kejaksaan Agung melangsungkan rapat bersama Komisi III DPR. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah kasus yang menjerat Rizieq Syihab, Imam Besar FPI, ormas yang telah dilarang.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman meminta agar Kejaksaan mengutamakan konsep restorative justice. Alasannya, kata Jubir Partai Gerindra itu, soal kerumunan banyak sekali pihak yang ikut andil.

"Kurang pas kalau hanya ditumpukan pada satu orang persoalan tersebut," ujar Habiburokhman di ruang Komisi III DPR, Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1).

"Kemudian saya dengar langsung beliau sudah klarifikasi, minta maaf, bayar denda. Saya pikir dengan tidak intervensi proses hukum dan dengan tetap hormati aparat hukum yang melakukan proses ini bisa dilakukan dengan pendekatan restorative justice," ujarnya.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana mengatakan dalam kasus Rizieq telah disiapkan 16 jaksa. "Kami akan melihat perkara ini secara jernih dan obyektif karena bagi kami proses penegakan hukum harus dilaksanakan sebaik-baiknya dengan tidak melakukan penzaliman siapa pun," katanya.

Kejaksaan, ia menambahkan, terus berkoordinasi dengan Mabes Polri. Ia telah menerima berkas Rizieq dalam kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Diketahui, Rizieq ditetapkan sebagai tersangka untuk tiga kasus, yaitu kerumunan di Petamburan, Megamendung, dan RS UMMI Bogor.

Dalam rapat bersama tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan selama tahun 2020, Kejaksaan Agung menghentikan penuntutan sebanyak 222 perkara berdasarkan prinsip keadilan restorattif. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top