MK Tolak Gugatan Presidential Threshold Rizal Ramli

publicanews - berita politik & hukumKetua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Rizal Ramli dan Abdulrachim Kresno soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Hakim Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan mengatakan ambang batas presiden dalam Pemilu 2019 tak memberi kerugian secara konstitusional kepada pemohon.

"Pemilih pada Pemilu Legislatif 2019 telah mengetahui bahwa suara mereka akan digunakan untuk menentukan ambang batas pencalonan presiden," ujar Anwar dalam sidang pleno terbuka di Gedung MK, Jakarta, Kamis (14/1).

Hakim MK juga menepis pemohon yang menilai penerapan presidential threshold membatasi hak konstitusionalnya karena pada Pilpres 2019 hanya memunculkan dua calon. Menurut hakim, anggapan tersebut tidak beralasan. Aturan ambang batas pencalonan presiden dalam UU Nomor 8 Tahun 2017 tak membatasi seseorang untuk mencalonkan diri.

Hakim MK Pertanyakan Rizal Ramli Ingin Maju Pilpres 2024

Dalam putusan MK tersebut, sebanyak lima hakim menyatakan menolak gugatan pemohon yang didampingi kuasa hukum Refly Harun.

Gugatan uji materi terhadap pasal 222 UU Pemilu terkait ambang batas pencalonan presiden tersebut diajukan pada 4 September 2019. Pemohon meminta ketentuan ambang batas 0 persen. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top