ICW: Perkom Nomor 7 Bertentangan dengan UU KPK

publicanews - berita politik & hukumPeneliti ICW Kurnia Ramadhana. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 (PerKom 7/2020) tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK bertentangan dengan Undang-Undang KPK.

Padahal Pasal 26 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak ikut direvisi dalam UU Nomor 19 Tahun 2019. Oleh karena itu bidang-bidang yang ada di KPK harusnya masih seperti sedia kala, yakni Bidang Pencegahan, Bidang Penindakan, Bidang Informasi dan Data, dan Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

Namun dalam PerKom 7/2020 malah terdapat beberapa penambahan seperti Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat dan Bidang Koordinasi dan Supervisi.

"Ini sudah terang benderang bertentangan dengan UU KPK," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/11).

Kurnia mengingatkan semestinya saat ini KPK fokus pada perbaikan kinerja daripada melakukan perombakan struktur internal yang bertentangan dengan undang-undang. Ia juga mempertanyakan efektivitasnya.

"Maka dari itu, ICW menilai produk hukum internal KPK ini amat rentan untuk dibatalkan melalui uji materi di Mahkamah Agung," ujarnya.

Soal perubahan struktur organisasi ini disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Menurutnya, perubahan diperlukan sebagai langkah strategi dalam pemberantasan korupsi.

Diketahui melalui Perkom Nomor 7 Tahun 2020 ini, KPK menambah 19 posisi dan jabatan yang tidak tercantum pada Perkom Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.

Beleid ini juga mengubah nomenklatur sejumlah jabatan, misalnya, Deputi Bidang Penindakan menjadi Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, serta Deputi Bidang Pencegahan menjadi Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top