Pencopotan Dua Kapolda Dinilai Terlambat, Sekadar Cari Kambing Hitam

publicanews - berita politik & hukumKapolri Jenderal Idham Azis. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Pengamat Kepolisian Universitas Krisnadwipayana Sahat Dio memuji keputusan Kapolri Jenderal Idham Azis yang mencopot Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi. Keduanya dinilai membiarkan pelanggaran protokol kesehatan pada acara pernikahan anak dari Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab.

Namun, Sahat juga menilai keputusan Idham tersebut terlambat karena dilakukan setelah muncul banyak kritik dari masyarakat. Menurut Sahat, Idham terkesan 'mencari kambing hitam'.

"Kebijakan Idham diambil di tengah sorotan terhadap seluruh aparatur pemerintah, baik penegak hukum maupun aparatur sipil, terhadap 'pembiaran' pelanggaran protokol kesehatan oleh Rizieq dan pendukungnya," kata Dio dalam rilisnya, Senin (16/11).

Narasi bahwa pemerintah dan segenap aparaturnya tak tegas dan tebang pilih terhadap kelompok tertentu dalam pemberlakuan protokol kesehatan Covid-19 terlanjur menggema. Bahkan, Dio menambahkan, penilaian publik ini menjadi trending topic di media sosial.

"Aparatur pemerintah seperti Polri, dianggap publik tak bernyali dibanding perempuan artis Nikita Mirzani, yang dengan 'gagahnya' menantang Rizieq dan pendukungnya, yang dianggap semena-mena," ujarnya.

Pandangan bahwa Nikita lebih polisi dari polisi muncul di benak publik. Mereka bahkan menyejajarkan artis penuh sensasi itu dengan tokoh superhero, warganet mencalonkannya sebagai capres 2024.

Kebijakan pencopotan kedua Kapolda, ujar Sahat, juga dinilai tak sinkron dengan pernyataan yang sebelumnya ia sampaikan.

Sebelumnya, Kapolri hanya sebatas mengimbau masyarakat untuk tidak menggelar kerumunan semasa wabah virus corona. Pernyataan itu disampaikan Idham menjelang acara Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq, serta sesudah kegiatan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

"Bukan malah mengancam memproses hukum masyarakat yang melanggar prokes, misalnya dengan UU Kesehatan dan aturan lainnya. Padahal kelompok tersebut sebelumnya seakan menantang aparat, terkait penerapan protokol kesehatan," Dio menegaskan.

Dio menganggap wajar jika akhirnya jajaran Polri pun kendur karena melihat pimpinannya hanya mampu mengimbau pelanggaran yang sudah dan akan terjadi.

Ia mengingatkan sikap Kapolri itu sempat dikritik pimpinan PP Muhammadiyah, yang menyebut imbauan Idham merupakan kerjaan ormas. Padahal dengan lebih dari 470 ribu anggota Polri, Idham bisa berbuat lebih banyak dalam menghadapi masyarakat yang tak patuh protokol kesehatan.

"Apa yang disampaikan Muhammadiyah sudah tepat. Apalagi sebelumnya Presiden Jokowi telah memerintahkan aparatur TNI-Polri membantu penanganan Covid-19, melakukan penindakan terhadap pelanggar," kata Sahat. (*/imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top