Perpres Supervisi, KPK: Tidak Ada Alasan APH Tidak Kerja Sama

publicanews - berita politik & hukumWakil Ketua KPK Nawawi Pomolango. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyambut positif terbitnya Peraturan Presidan (Perpres) Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tipikor.

"Akhirnya setelah setahun terlewati," kata Nawawi saat dihubungi awak media, Rabu (28/10). KPK, Nawawi menambahkan, telah lama menantikan Perpres tersebut sejak terbitnya UU Nomor 19 Tahun 2019 yang merevisi UU KPK.

Menurutnya, selama ini banyak perkara korupsi yang ditangani aparat penagak hukum (APH) lain belum disupervisi secara optimal oleh KPK. Hal ini lantaran belum adanya instrumen mekanisme supervisi.

Nawawi menegaskan, dengan adanya Perpres Supervisi ini, APH lain tidak dapat beralasan untuk tidak bekerja sama dengan KPK dalam penanganan korupsi.

Presiden Joko Widodo meneken Perpres tersebut pada 20 Oktober. Pasal 2 Ayat 1 dan 2 beleid ini mengatur kewenangan KPK melakukan supervisi perkara yang ditangani Polri dan Kejaksaan Agung.

"Dalam hal pelaksanaan supervisi membutuhkan penghitungan kerugian negara, KPK dapat mengikutsertakan instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama instansi yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya," begitu bunyi pasal 2 ayat (3).

Perpres ini juga mengatur pengambilalihan penanganan kasus yang ditangani Polri dan Kejagung oleh KPK. Hal tersebut tertuang dalam pasal 9 ayat (1).

Pasal 3 menyatakan KPK berwenang mengambil alih perkara yang sedang ditangani Polri dan atau Kejagung. Lalu Pasal 9 menyebutkan, KPK memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum yang menangani perkara tipikor. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top