Luhut Tak Setuju Demo, Tahan Birahi Politik

publicanews - berita politik & hukumMenko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: maritim.go.id)
PUBLICANEWS, Jakarta - Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan demo menolak Undang-undang Cipta Kerja bisa menciptakan klaster baru kasus Covid-19.

Penanggung jawab penanganan Covid-19 di 10 provinsi tersebut mengatakan pemerintah tengah berusaha keras agar tingkat penyebaran Covid-19 bisa ditekan. Oleh karena itu ia tidak setuju ada demo di tengah pandemi.

"Jagalah birahi politik kita karena apa yang kita lakukan dapat menimbulkan klaster baru," ujar Luhut dalam webinar, Rabu (21/10).

Menurut Luhut, Omnibus Law Cipta Kerja dibutuhkan di tengah tumpang tindih peraturan yang ada selama ini. Kesemrawutan peraturan akan menutup peluang investasi dan menyuburkan korupsi.

Menteri yang dikabarkan punya 16 perusahaan, meliputi perkebunan, properti, tambang batubara hingga migas, itu mengatakan ide omnibus law karena keruwetan peraturan-peraturan yang ada.

"Terus terang, jujur saya (yang) mulai waktu saya Menko Polhukam. Ya waktu itu saya melihat betapa semrawutnya undang-undang peraturan kita, yang ada sekian puluh itu," ujarnya.

Ia kemudian menceritakan soal ide eks Kepala Bappena Sofyan Djalil mengenai Omnibus Law. "Omnibus ini tidak menghilangkan undang-undang, tapi menyelaraskan isi undang-undang itu jangan sampai tumpang tindih atau saling berkait saling mengikat dengan yang lain," kata Luhut.

Kehadiran beleid tersebut, ia menambahkan, sudah digagas pada periode pertama Presiden Joko Widodo, dan baru kembali dimatangkan tahun lalu. Luhut membantah jika undang-undang sapu jagad itu dibuat secara mendadak.

Luhut menegaskan kehadiran regulasi tersebut pada dasarnya untuk memberikan kepastian, termasuk kepada kaum pekerja dan buruh. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top