UU Cipta Kerja

KSP Mengeluhkan Publik Lebih Percaya Medsos Ketimbang Pemerintah

publicanews - berita politik & hukumDemo menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. (Foto: media sosial)
PUBLICANEWS, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan mengeluhkan publik yang lebih percaya kepada media sosial ketimbang penjelasan resmi pemerintah soal Undang-undang Cipta Kerja.

Ade mengatakan, seluruh jajaran pemerintah turun untuk menjelaskan beleid sapu jagad tersebut tetapi masyarakat sudah termakan informasi yang sebenarnya hoaks. "Susah menjelaskan kepada publik karena kita lebih percaya dengan dunia medsos," ujar Ade dalam diskusi virtual dengan tema Omnibus Law dan Aspirasi Publik', Sabtu (17/10).

Menurutnya, banyak hoaks di media sosial yang berisi hal-hal negatif dalam undang-undang tersebut, terutama dalam klaster ketenagakerjaan. "Meski demikian hal-hal tersebut bisa kami klarifikasi," ia menambahkan.

Rumor yang tidak mendasar itu, menurut Ade, misalnya soal ketiadaan pesangon bagi pekerja yang kena PHK kemudian penghapusan cuti. Ia menegaskan bahwa hal-hal tersebut sama sekali keliru karena apa yang menjadi aspirasi kalangan pekerja sudah terakomodasi.

Namun menurut pembicara lain, ahli hukum tata negara Bavitri Susanti, pembentukan beleid itu bertentangan dengan prosedur dan prinsip ketatanegaraan. Pembahasan dan pengesahan UU Ciptaker, ia menegaskan, menjadi praktik buruk proses legalisasi. (feh)

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Iqra @ayobaca17 Oktober 2020 | 17:19:25

    Ya harusnya, baik pemerintah atau dpr lebih terbuka dengan informasi yg berkaitan dengan kepentingan umum.

Back to Top