Kemenlu Atur Kunjungan Komisi Tinggi HAM ke Papua

publicanews - berita politik & hukumJuru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Vanuatu kembali lantang mempersoalkan Papua dalam Sidang Umum PBB pada akhir pekan lalu. Negara kepulauan di Samudera Pasifik, sebelah timur Australia, itu menuding Indonesia melanggar HAM dan mendesak Dewan HAM PBB mengunjungi Papua.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah mengatakan, Indonesia telah mengundang Komisi Tinggi HAM untuk berkunjung. Saat ini, masih dibahas waktu kunjungan yang tepat lantaran situasi pandemi Covid-19.

"Indonesia tengah membahasnya (waktu kunjungan). Namun belum bisa diacarakan, khususnya karena Covid-19," ujar Faizasyah saat dikonfirmasi media, Senin (28/9).

Menurutnya, Dewan HAM yang ada di Bangkok lah yang akan mewakili Komisi Tinggi HAM untuk kunjungan tersebut. "Bukan atas seruan pihak ketiga," ia menegaskan.

Vanuatu, Faiz menambahkan, selalu mengangkat masalah Papua di setiap Sidang Umum PBB, termasuk di forum seperti sidang Dewan HAM di Jenewa, Swiss.

Sabtu lalu, diplomat muda Silvany Austin Pasaribu telah menyampaikan hak jawab dengan mengatakan Vanuatu terobsesi berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana Indonesia harus bertindak atau memerintah negaranya sendiri.

“Anda bukanlah representasi dari orang Papua, dan berhentilah berfantasi untuk menjadi salah satunya,” kata Silvany menyindir negara berpenduduk kurang lebih 300 ribu itu.

Silvany juga menyinggung negara yang merdeka pada 30 Juli 1980 itu agar menunjukkan komitmennya menghapus diskriminasi rasial di negaranya. "Jadi, sampai Anda melakukannya (berkomitmen menghapuskan diskriminasi rasial), mohon simpan khotbah untuk diri Anda sendiri," wanita diplomat itu kembali menegaskan.

Ia juga mengingatkan bahwa prinsip Piagam PBB harus dipatuhi termasuk oleh Vanuatu, yaitu penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top