KPK Minta Pengelola GBK Tinjau Ulang 13 Objek Kerja Sama

publicanews - berita politik & hukumStadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. (Foto: Getty Images)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK meminta kepada Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) untuk meninjau ulang kerja sama 13 objek aset dan/atau mitra kerja sama dalam pemanfaatan aset milik pemerintah tersebut.

Permintaan itu disampaikan Koordinator Wilayah KPK Asep Rahmat Suwandha dengan PPK GBK dan Kementerian Sekretariat Negara dalam rapat virtual pada Jumat (25/9).

"Kontrak yang sedang berjalan harus tetap dihormati terlepas dari prosesnya dahulu. Prinsipnya penyesuaian kontrak harus dilakukan secara persuasif dan win-win," ujar Asep melalui keterangan tertulisnya, Senin (28/9).

Dalam waktu dekat komisi antirasuah akan mengundang para mitra Pengelola GBK untuk memperjelas duduk persoalan. Menurut Asep hal tersebut dilakukan KPK sebagai upaya fasilitasi, mediasi, dan percepatan optimalisasi aset negara.

Asep mengingatkan perlunya identifikasi target quick win pada akhir Desember 2020. Minimal ada komitmen para pihak untuk menyelesaikan tunggakan.

KPK juga meminta agar PPK GBK melakukan analisis dengan mempertimbangan kebijakan relaksasi yang diambil oleh pemerintah dalam kondisi saat ini. Sehingga, solusi atau kerja sama yang terbangun ke depan menguntungkan kedua belah pihak dengan berpegang pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam perjanjian maupun regulasi.

Pengelolaan Aset Setneg Senilai Rp 571,5 Triliun Tak Beres

“Relaksasi bukan berarti mengurangi atau menghapus kewajiban. Para pihak tetap harus memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dan peraturan yang ada,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama GBK Winarto menyampaikan temuan BPK atas 13 objek aset serta mitra kerja sama dan permasalahannya. Salah satu mitra tercatat memiliki piutang sampai dengan 31 Agustus 2020 sebesar USD101,062 untuk kewajiban atas bisnis utamanya dan sebesar Rp 2,5 miliar kewajiban bagi hasil atas pengelolaan bisnis sampingan.

Menurut Winarto intinya perjanjian yang ada saat ini tidak sesuai dengan PMK 136 tahun 2016 atau PMK 129 Tahun 2020.

Sementara itu Sekretaris Kemensetneg Setya Utama menyampaikan upaya penyelesaian aset ini sudah dimulai sejak 2016 karena ada desakan dari Komisi II DPR.

“Namun, dalam pelaksanaannya sulit bahkan tidak ada kemajuan ketika kita bicara angka-angka. Semoga kerja sama dengan KPK dapat membuat para mitra bisnis berkontribusi lebih baik,” ujar Setya.

Terkait Perbakin, Setneg sudah pernah meminta Pemprov DKI mencari tempat untuk memindahkan lapangan tembak. Setneg juga sudah mengirimkan teguran kepada Perbakin. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top