Penanganan Terorisme Tak boleh Lepas dari Mekanisme Criminal Justice System

publicanews - berita politik & hukumSimulasi latihan tim gabungan TNI-Polri. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa Rancangan Perpres pelibatan TNI dalam penanganan aksi terorisme telah selesai dibahas oleh pemerintah dan akan diajukan ke DPR sebagai bentuk dari konsultasi.

Pernyataan itu juga menegaskan bahwa terorisme merupakan tindak pidana sehingga penanganannya melalui sistem penegakan hukum (criminal justice sistem).

"Imparsial memandang bahwa penanganan kejahatan terorisme memang seharusnya tidak boleh dilepaskan dari mekanisme criminal justice system," kata Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri dalam rilisnya, Minggu (9/8).

Hal itu sesuai dengan substansi UU No. 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengedepankan pendekatan criminal justice sistem dalam menangani kejahatan terorisme.

Pengadopsian prinsip tersebut tidak boleh setengah hati atau dengan kata lain harus bersifat holistik, mulai pada tataran pendekatan hingga institusi yang menanganinya. Dalam konteks ini, polisi, kejaksan dan pengadilan sebagai penegak hukum harus menjadi aktor terdepan dalam menangani kejahatan terorisme sebagai bentuk manifestasi dari prinsip criminal justice system.

Ghufron menilai pelibatan militer dalam penangananan aksi terorisme yang akan dirumuskan dalam Draft Perpres tentang Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme merupakan pilihan yang terakhir (last resort) yakni dilakukan pada saat kapaaitas penegak hukum sudah tidak bisa mengatasi aksi terorisme.

"Pelibatan itu pun harus atas dasar keputusan politik negara yakni keputusan presiden dengan pertimbangan DPR sesuai Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 UU TNI nomer 34 tahun 2004," ujarnya.

Imparsial juga mendesak pemerintah dan parlemen untuk membuka ruang bagi partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan Perpres perbantuan militer.

Oleh karena itu, proses pembahasannya harus dijalankan secara transparan dan tidak boleh ditutup-tutupi oleh pemerintah dan DPR, sehingga publik dapat terlibat secara aktif dan partisipatif untuk memberikan masukan yang konstruktif terhadap rancangan Perpres tersebut.

"Ketertutupan dan terbatasnya partisipasi publik akan menjadikan pembahasan rancangan Perpres tersebut sarat transaksional yang mengancam kepentingan publik," ia menuturkan.

Oleh karena itu, pemerintah maupun DPR sudah sepatutnya menyampaikan kepada publik jika terdapat draft terbaru rancangan peraturan presiden tentang pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme. (Imo)

Berita Terkait

  • Tidak ada berita terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top