Masih Dipelajari PP Peralihan Status ASN Pegawai KPK

publicanews - berita politik & hukumKomisi Pemberantasan Korupsi (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mempelajari lebih lanjut mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020. Beleid tersebut mengatur pengalihan status pegawai Lembaga Antirasuah menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Kami sedang mempelajari lebih lanjut PP dimaksud," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam rilisnya, Minggu (9/8).

Ali mengatakan sesuai Pasal 12, PP tersebut sudah berlaku sejak diundangkan pada 27 Juli 2020.

Pasal 1 dalam beleid itu menjelaskan pegawai KPK adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN. Pasal 2 berbunyi, ruang lingkup pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

Peralihan pegawai KPK menjadi ASN imbas dari revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang KPK. Pasal 1 ayat (6) menyebut, "Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara".

"Untuk pelaksanaan tata cara pengalihan pegawai, sesuai Pasal 6 PP tersebut, KPK tentu akan segera menyusun Perkom lebih dahulu," ujarnya.

Ali mengatakan dalam penyusunan Perkom juga akan melibatkan pula kementerian atau lembaga terkait. (Han)

Berita Terkait

  • Tidak ada berita terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top