Mahfud MD Desak Jaksa Pinangki Dipecat, Suaminya Kombes Polisi

publicanews - berita politik & hukumPasangan Kombes Pol Napitupulu Yogi Yusuf dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan akan mencopot Jaksa Pinangki Sirna Malasari dari jabatan Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono mengatakan, Pinangki telah dikenai sanksi disiplin. "Yang bersangkutan sudah menerima hukuman," ujar Agung kepada wartawan, Minggu (2/8).

Namun, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pencopotan jabatan saja tidak cukup. Ia mendesak Pinangki dipecat dan dibawa ke ranah pidana karena bertemu buron Djoko Tjandra.

“Karena itu telanjang sekali. Ada permainan hukum pidana di sini. Itu harus. Si Pinangki itu tidak cukup hanya dicopot, segera proses pidananya,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu dengan nada tinggi.

Berdasar pemeriksaan Kejagung, Pinangki diketahui 9 kali ke Malaysia dan Singapura tanpa izin pada 2019. Foto yang beredar, wanita jaksa itu jmenemui taipan pemilik Mulia Group yang 11 tahun diburu koleganya di Gedung Bundar.

“Saya kira dia punya banyak sumber, siapa yang menjadi 'tikus-tikus' di Polri maupun Kejagung,” ujar Mahfud tentang sepak terjang jaksa bergelar doktor itu.

Hal itu pula yang menyebabkan pengamat kejaksaan Yanuar Wijanarko mendesak agar Propram Polri juga memeriksa Kombes Napitupulu Yogi Yusuf, suami Pinangki. "Logikanya, istri pasti izin suami jika ingin bepergian kemana pun," ujar Yanuar.

Menurutnya, perwira lulusan Akpol 1997 tersebut patut diduga mengetahui gerak-gerik Pinangki selama bertemu terpidana kasus hak tagih Bank Bali tersebut. Napitupulu yang menjabat Kasubbagopsnal Dittipideksus Bareskrim Polri, ia menambahkan, perlu diselidik soal kemungkinan terlibat dalam kandal pelarian Djoko Tjandra. "Termasuk aliran dana Pinangki dan suaminya patut diusut," katanya.

Kekayaan Pinangki memang menakjubkan. Berdasar laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) 2019, hartanya mencapai Rp 6,8 miliar atau persisnya Rp 6.838.500.000. Kekayaannya melonjak dari Rp 2 miliar pada 2008.

Pinangki dengan kelas jabatan 8 besaran tunjangan kinerja (tukin) yang diterima sebesar Rp 4.595.150 per bulan. Ia juga masuk golongan IV PNS, maka gaji per bulan Rp Rp 3.044.300 sampai yang tertinggi Rp 5.901.200.

Ia pernah tercatat sebagai dosen di Universitas Trisakti dan Universitas Jayabaya, Jakarta. Meraih gelar S-3 dari Universitas Padjajaran pada 2011, Pinangki spesialis dalam bidang hukum pidana, arbitrasi, hingga hukum perusahaan. (feh)

Berita Terkait

Komentar(3)

Login
  1. cin94 @cin9404 Agustus 2020 | 21:55:26

    penjarakan saja agar dapat menjadi pembelajaran bagi sekitar

  2. Anak Gaul @gakasikah03 Agustus 2020 | 12:49:23

    sudah seharusnya dipidana. biar jera dan jadi contoh.

  3. Iqra @ayobaca03 Agustus 2020 | 12:18:02

    Ditunggu tindakannya, bukan desakannya.

Back to Top