Refly Harun: Secara Hukum, Peluang Ahok Jadi Menteri Tertutup Selamanya

publicanews - berita politik & hukumRefly Harun. (Foto: Instagram/reflyharun)
PUBLICANEWS, Jakarta - Wacana reshuffle kabinet Jokowi memunculkan isu posisi Menteri BUMN yang bakal dijabat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Namun, Ahok yang pernah dijerat pasal penodaan agama dianggap telah terkunci peluangnya masuk kabinet.

"Dia tidak bisa lagi diangkat menjadi menteri, karena syarat menjadi menteri tidak pernah dihukum dengan berkekuatan hukum tetap yang diancam dengan ancaman hukuman 5 tahun lebih," kata pakar hukum tata negara Refly Harun dalam video di kanal Youtube Refly Harun berjudul 'Ahok Jadi Menteri? Ini Penjelasannya', Senin (6/7).

Menurut mantan Komisaris PT Pelindo ini, Ahok saat itu divonis 2 tahun penjara karena terbukti melakukan perbuatan penodaan agama seperti diatur Pasal 156a KUHP. Namun, ancaman hukuman pasal tersebut adalah 5 tahun. "Bukan berapa jumlah vonisnya. Vonis 2 tahun, tapi ancaman 5 tahun," ujarnya.

Refly mengaitkan ancaman hukuman itu dengan beleid tentang Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 22 huruf f. "Saya mengatakan berdasarkan interpretasi terhadap Pasal 156a dikaitkan dengan Pasal 22 huruf f UU 39/2008, maka Ahok dipastikan tidak bisa menjadi menteri," katanya.

Sepanjang tidak ada perubahan hukum UU 39/2008, ia menambahkan, maka Komisaris Utama PT Pertamina itu mustahil bisa menjadi menteri. "Hukum tidak menyediakan room atau sudah menutup ruang bagi seseorang untuk menjabat jabatan tertentu," ia menegaskan.

Pasal, Resfly menjelaskan, tidak cuma berlaku bagi Ahok tapi untuk semua orang. Ia mencontohkan M Nazaruddin hingga Setya Novanto dan para koruptor yang pernah dihukum dengan ancaman 5 tahun atau lebih akan tertutup selamanya menjadi menteri. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top