RUU Bantuan Hukum Indonesia-Swiss Disetujui DPR, Siapa Jantungan?

publicanews - berita politik & hukumPansus DPR menyetujui RUU Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana Indonesia-Swiss di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7). (Foto dpr.go.id)
PUBLICANEWS, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahean mencuit sembari menautkan berita bahwa DPR menyetujui RUU Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan Swiss.

"Kalau sudah begini, kira2 jantung siapa yang mulai detaknya tidak teratur atau mulai tambah kencang?" Ferdinand mencuit di akun @FerdinandHaean3, Minggu (5/7).

Isu ini tentu seksi. Apalagi, sejak awal era Presiden Joko Widodo muncul rumor pemerintah akan menyita Rp 7.000 triliun aset uang koruptor di Swiss. Tak hanya itu, di media sosial ramai kabar ada 84 WNI memiliki rekening gendut di bank Swiss.

Berbagai spekulasi itu muncul setelah Jokowi menyampaikan bahwa Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) antara Pemerintah Indonesia dengan Swiss sudah masuk babak akhir. Jokowi mengatakan aturan hukum itu akan memberikan keleluasaan dalam mengejar uang hasil korupsi dan money laundering. Jokowi menyampaikan itu di Hotel Bidakara, Jakarta, padab4 Desember 2018 lalu.

Rintisan itu ditempuh Jokowi lewat dua putaran perundingan. Pertama dilakukan di Bali pada 2015. Kedua di Bern, Swiss, pada 2017.

Kini, ucapan Jokowi menjadi nyata. Kamis (2/7), Panitia Khusus (Pansus) DPR yang terdiri dari gabungan Komisi I dan Komisi III serta Pemerintah telah menyetujui beleid yang bertajuk Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Treaty on Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and The Swiss Confederation tersebut.

Politikus Nasdem Sahroni yang memimpin sidang mengatakan undang-undang tersebut nantinya akan menjadi platform kerja sama hukum, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (asset recovery).

Ada 39 pasal dalam perjanjian itu yang mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan. Perjanjian itu juga menjadi alat memerangi kejahatan perpajakan (tax fraud) bagi perorangan atau badan usaha.

Selanjutnya hasil penandatanganan ini akan dibawa ke tingkat II untuk disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 14 Juli 2020 mendatang. 

Mengenai harta karun yang dapat dibawa pulang ke Tanah Air belum diketahui nilai persisnya. Berdasar pelacakan berita, Jokowi tidak pernah menyampaikan soal Rp 7 ribu triliun hasil korupsi yang terparkir di Swiss. Mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pun tak pernah berucap soal puluhan WNI menebar duitnya di perbankan Swiss, seperti terlihat di situsweb resmi Setkab, 21 Maret 2016.

Namun, meski belum kasat mata. Setidaknya pintu sudah terbuka. Tumpukan uang yang semula tertutup gelap sudah terkena cahaya. Lalu, siapa yang jantungan sekarang? (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top