Pernah Nyatakan Diri 'Cacat', Masihkah Ahok Berpeluang Jadi Menteri?

publicanews - berita politik & hukumPresiden Joko Widodo dan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama. (Foto: Instagram/@basukibtp)
PUBLICANEWS, Jakarta - Isu reshuffle kabinet Indonesia Maju santer bertiup. Bahkan susunan para menteri beredar liar di media sosial. Nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pun ikut meramaikan bursa calon, ia digadang sebagai Menteri BUMN.

Rumor yang berkembang pasca pernyataan Presiden Joko Widodo yang geram atas kinerja menteri dan berbuntut ancaman pergantian menteri sebenarnya hanya sebatas riuh di media sosial. Istana masih bungkam usai video rapat paripurna kabinet 18 Juni itu diunggah di linimasa.

Ahok yang rajin selancar di akun instagram tak menyinggung soal itu. Hanya akun pendukungnya @basuki.ahok_ yang ikutan mempertanyakan. Tetapi, admin menjawab sendiri: tidak tahu, seperti terlihat pada Jumat (3/7).

Usai nama mantan suami Veronica Tan itu kembali digelembungkan dalam bursa menteri, sejumlah kalkulasi memang bermunculan. Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Wawan Mas'udi, misalnya, menilai Ahok sengaja dimunculkan sebagai testing the water, sekadar mengetahui persepsi publik.

Menurut Wawan, Ahok bukan orang asing bagi Jokowi. Ia menyebut banyak ide yang sejalan antara Ahok dan Jokowi. Pemilihan Ahok juga memastikan kandang banteng tetap mendukung pemerintahan Jokowi.

Namun, Ahok yang pernah tersandung kasus penodaan agama, masih perlu dikaji kelayakannya secara hukum.

Beleid yang mengatur syarat sebagai menteri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Disebutkan bahwa menteri harus tidak pernah dipenjara karena melakukan tindakan yang diancam pidana lima tahun.

Di dalam Pasal 22 ayat 2 (f) tertulis:'tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih'.

Sedangkan jeratan hukum yang dikenakan pada Ahok atas pidatonya di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada 27 September 2016 yaitu Pasal 156a KUHP ancaman pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Hakim ketua Dwiarso Budi Santiarto dalam amar putusan menyatakan Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penodaan agama. Ahok dipidana dua tahun penjara dalam sidang di auditorium Kementan, Ragunan, Jakarta Selatan, 9 Mei 2017.

Ahok pun dipenjara di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, mulai 9 Mei 2017. Ia keluar dari Rutan Mako Brimob pada 24 Januari 2019 setelah mendapat remisi masa hukuman total 3 bulan 15 hari.

Pasca bebas, Ahok menyatakan peluangnya menjadi menteri di kabinet Jokowi sudah tertutup. "Kasarnya saya sudah cacat di republik ini, sudah tidak dikehendaki posisinya. Bagi orang banyak saya disebut penista agama," kata Ahok dalam acara Roosseno Award IX-2019 di Roosseno Plaza, Jakarta Selatan.

Ahok mengatakan pernyataan itu bukan sebagai bentuk pesimistis tetapi sikap tahu diri. Namun, katanya saat itu, ia ingin tetap mengambil posisi untuk tetap membantu rakyat.

Jokowi lewat Menteri BUMN Erick Thohir kemudian mengangkatnya sebagai Komisari Utama PT Pertamina. Akankah Jokowi mengajaknya masuk kabinet? (feh)

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Anak Gaul @gakasikah04 Juli 2020 | 08:52:50

    bagus banget kalau belio jadi menteri.

Back to Top