Amien Rais dkk Kembali Gugat UU Corona ke MK

publicanews - berita politik & hukumAmien Rais. (Foto: Instagram/@amienraisofficial)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mantan Ketua MPR Amien Rais bersama 56 orang lainnya, disokong tujuh badan hukum seperti PP Persatuan Islam (Persis), kembali menggugat UU Nomor 2 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam laman situs MK, Kamis (2/6), selain Amien Rais nama penggugat lainnya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, ekonom Sri Edi Swasono, mantan Jubir Presiden Adi Massardi, Marwan Batubara, MS Kaban, dan Abdullah Hehamahua.

Pemohon sebelumnya pernah menggugat materi yang sama, tetapi tertolak karena keburu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 itu disetujui menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020.

Beleid itu bertajuk Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perppu Telah Jadi UU Corona, Amien Rais Ajukan Gugatan Ulang

Dalam gugatannya, pemohon mempersoalkan sejumlah pasal yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. "Menyatakan Pasal 2 ayat 1 huruf a angka 1, 2, dan 3, Pasal 27 dan Pasal 28 UU Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," begitu bunyi petitum permohonan.

Isi perundang-undangan yang dipersoalkan, antara lain, tentang ketiadaan unsur pemidanaan. Pasal 27 ayat 1 disebutkan kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Dalam ayat 2 disebutkan tidak ada pihak yang dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Ayat 3: "Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara". (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top