Pelanggaran Etik

Dimintai Keterangan Tertutup Soal Firli, Boyamin Serahkan Bukti Tambahan

publicanews - berita politik & hukumKetua KPK Firli Bahuri menggunakan helikopter mewah milik perusahaan swasta dengan kode PK-JTO. (Foto: MAKI)
PUBLICANEWS, Jakarta - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman telah dimintai keterangan oleh Dewan Pengawas KPK. Hal ini menyusul aduannya atas dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK Firli Bahuri bermewah-mewah menyewa helikopter untuk ziarah ke makam keluarga.

"Aku barusan selesai klarifikasi via Zoom dengan Dewas KPK terkait aduan masker, helikopter, dan mobil Alphard oleh Firli Ketua KPK," ujar Boyamin Saiman kepada Publicanews, Rabu (1/7) sore.

Boyamin mengatakan telah memberikan keterangan yang diperlukan Dewas, termasuk memberikan data tambahan. Namun, Boyamin enggan mengungkapkan lebih detail data tambahan apa saja yang ia berikan pada Dewas.

Ia menegaskan, klarifikasi bersifat tertutup maka tidak bisa disampaikan secara terbuka. "Mari kita tunggu langkah Dewas selanjutnya dan semoga memenuhi harapan dari kita semua," katanya.

Sebelumnya anggota Dewas Syamsuddin Haris mengatakan dalam pemeriksaan kode etik tidak bisa hanya didasarkan pada keterangan satu pihak. Firli sendiri telah dikonfirmasi pada Kamis (25/6).

Dewas KPK Tak Cukup Hanya Berdasar Keterangan Firli

Dewas, ia menambahkan, tidak mau gegabah mengambil keputusan. Untuk itu Dewas akan terus mendalami kasus yang dilayangkan oleh MAKI ini.

Firli dikabarkan menggunakan fasilitas milik sejumlah pengusaha dalam ziarah keluarga pada 20 Juni lalu. Selama di Palembang, Sumatera Selatan, ia menumpang mobil Toyota Alphard bernomor polisi BG-50-NG berwarna putih. Konon, milik pengusaha kayu Palembang.

Bersama istri dan anaknya, Firli menginap di sebuah hotel milik pengusaha yang diduga menjadi tersangka kasus suap. Firli terbang dari Palembabg ke Baturaja menumpang helikopter hitam dengan kode PK-JTO.

Dalam penelusuran Tempo, heli dari jenis Helimousine President Air tersebut dioperasikan oleh PT Air Pasifik Utama. Perusahaan itu milik PT Multipolar Tbk, yang merupakan bagian dari Lippo Group, yang terjerat kasus suap perizinan Meikarta. (han)

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Abad De Angelo @Abaddeangelo01 Juli 2020 | 22:52:46

    hmmmmm

Back to Top