DPR Tuding Menag Tak Tahu Aturan, Batalkan Ibadah Haji Sepihak

publicanews - berita politik & hukumKetua Komisi VIII DPR Yandri Susanto. (Foto: Fraksi PAN)
PUBLICANEWS, Jakarta - Menteri Agama Fachrul Razi membatalkan pemberangkatan jemaah haji tahun 2020. Keputusan tersebut diambil tanpa konsultasi dengan DPR melalui Komisi VIII.

"Sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelanggaraan Haji dan Umrah, pemerintah tidak bisa mengambil keputusan sendiri," kata Ketua Komisi VIII Yandri Susanto kepada wartawan, Selasa (2/6).

Ia memandang pembatalan, lantaran pemerintah tidak siap. "Kalau sekarang kan kelihatannya pemerintah buang badan, emang gak siap. Jangan grasa-grusu," politikus PAN itu mengingatkan.

Yandri mengatakan Komisi VIII akan segera memanggil Fachrul Razi dalam rapat kerja, Kamis lusa, untuk membahas pembatalan ibadah haji. "Karena ini menyangkut hajat umat islam, ratusan ribu nasibnya. Tapi kalau pak menteri begini, saya gak tahu pak menteri ngerti gak tata aturan bernegara," Yandri menambahkan.

Diketahui Menag menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M.

"Jadi tahun ini tidak ada pemberangkatan haji dari Indonesia bagi seluruh WNI," ujar Menag dalam telekonferensi dengan awak media di Jakarta, Selasa siang.

Mantan Wakil Panglima TNI itu beralasan demi keselamatan dan keamanan jemaah di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, hingga saat ini belum ada kepastian dari Arab Saudi mengenai pelayanan ibadah haji. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top