IPW dan PPP Minta Ruslan Buton Dibebaskan

publicanews - berita politik & hukumRuslan Buton. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani meminta Ruslan Buton dilepas. Desakan juga disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane.

Ruslan Buton ditahan Bareskrim Mabes Polri setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Eks Kapten Infanteri TNI AD itu ditahan sejak Jumat (29/5).

Arsul yang merupakan Wakil Ketua MPR menilai penangkapan terhadap Ruslan Buton tak perlu dilakukan. Bahkan, katanya, tidak ada indikasi yang disampaikan Ruslan membuat masyarakat terprovokasi melakukan makar terhadap Jokowi.

"Polri agar tidak gampang-gampang menangkap orang," ujar anggota Komisi Hukum dan Politik DPR, Minggu (31/5).

Arsul menyoroti penggunaan beberapa Pasal dalam UU ITE, seperti Pasal 27 dan Pasal 28 dan juga Pasal 207, Pasal 310 dan 31 KUHP. Ia melihat pasal-pasal tersebut multitafsir atau terbuka penafsirannya alias pasal karet.

Sementara itu Neta S Pane mengatakan apa yang dituduhkan Polri kepada Ruslan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. "Hanya menunjukkan sikap parno jajaran kepolisian yang tidak promoter," kata Neta dalam keterangan tertulisnya, Minggu ini.

Menurut Neta, Ruslan sebatas menyatakan aspirasi rakyat yang dijamin oleh UUD 45. "Polri boleh menangkap dan memeriksa Ruslan, lalu mengingatkannya, untuk kemudian melepaskannya," katanya.

Neta berpendapat surat terbuka dalam video Ruslan tidak bisa dikualifikasi sebagai sebuah tindak pidana, apalagi membuat keonaran. "Begitu juga mengenai pasal informasi bohong yang disangkakan polisi terhadap Ruslan, menjadi pertanyaan, dimana bohongnya?" Neta menjelaskan.

Bahkan, ia menegaskan, Ruslan tidak bisa serta merta bisa memberhentikan Jokowi sebagai presiden. Pemberhentian presiden sudah diatur UUD 1945 dengan memenuhi lima persyaratan.

"Pertama jika terlibat korupsi. Kedua, terlibat penyuapan. Ketiga, pengkhianatan terhadap negara. Keempat, melakukan kejahatan dengan ancaman lebih dari lima tahun. Kelima kalau terjadi keadaan di mana tidak memenuhi syarat lagi," katanya.

Di luar kelima hal itu, apapun kebijakan yang dibuat Jokowi tidak bisa diberhentikan di tengah jalan. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top