Jawab Fadli Zon, Loyalis Jokowi Beberkan 'Dosa' Ruslan Buton

publicanews - berita politik & hukumRuslan Buton. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Penangkapan Ruslan Buton mengundang kontroversi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon ikut mempertanyakan demokrasi macam apa sehingga Ruslan yang menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus dipenjara.

Pernyataan anggota Komisi I DPR itu mendapat tanggapan dari loyalis Jokowi, Muannas Alaidid. Ia memberi kultwit panjang menguliti 'dosa' eks Kapten TNI yang dijemput oleh aparat gabungan Polri dan POM TNI, Kamis (28/5) lalu.

Menurut Muannas, dalam demokrasi tetap ada batasan. "Jangan mau juga dibohongi pakai istilah kritik, Ruslan Buton indikasi pidananya terang, pantas ditangkap karena diduga sebarkan berita bohong," politikus PSI itu mencuit lewat akun Twitter @muannas_alaidid, Sabtu (30/5) malam.

Muannas mengatakan, pecatan perwira menengah TNI itu diduga menyebarkan berita bohong, kebencian berdasarkan SARA, dan penghinaan pada penguasa melalui surat dan audio yang viral di media sosial. Ia mengutip pernyataan Ruslan: "Saya Ruslan Buton, mewakili suara seluruh Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia..."

"Ini berita bohong karena Ruslan Buton berbohong dirinya bertindak untuk mengatasnamakan mewakili suara seluruh WNI," Ketua Umum Cyber Indonesia membeberkan 'dosa' Ruslan.

Pernyataan tersebut, Muannas menambahkan, masuk rumusan delik dugaan pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana soal larangan menyebarkan berita bohong. Ancamannya 10 tahun penjara.

Ruslan juga dianggap menebarkan kebencian SARA demi kepentingan politik dengan menyampaikan kalimat, 'Seluruh komponen bangsa dari berbagai suku, agama dan ras yang akan menjelma bagaikan Tsunami dahsyat'.

"Ini dugaan delik terhadap Pasal. 28 (2) UU No.19/2016 Tentang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara," Muannas menjelaskan.

Panjang lebar Muannas menguraikan dosa Ruslan yang lain, yakni melakukan penghinaan pada penguasa terkait dengan Pasal 207 KUHP dengan ancaman 1 tahun dan 6 bulan. Ia mengutip ulang pernyataan ancaman Ruslan: 'Namun bila tidak, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat'.

Lalu kalimat Ruslan selanjutnya: 'Yang akan meluluhlantakan para penghianat bangsa, akan bermunculan harimau, singa dan serigala lapar untuk memburu dan memangsa para penghianat bangsa.' Muannas juga mengutip adanya kalimat 'pertumpahan darah' yang diulang-ulang dalam narasi Ruslan.

Menurut Muannas, hal itu menunjukkan bahwa narasi Ruslan Buton tidak bisa dibela atas dasar demokrasi atau kebebasan berpendapat.

Diketahui Ruslan Buton telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Bareskrim Polri mulai Jumat kemarin. Namun Ruslan menolak meneken berita acara penahanannya. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top