Realokasi Anggaran Kesehatan Rp 25 T, KPK Ingatkan Jangan Ada Gratifikasi

publicanews - berita politik & hukumGedung KPK. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK mengimbau anggota Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Indonesia untuk tidak memberikan gratifikasi kepada pejabat. Imbauan ini penting disampaikan untuk memahami bahaya penerimaan gratifikasi.

Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, selama ini hubungan Gakeslab dengan pemda se-Indonesia sangat baik. Oleh karena itu tidak perlu ada gratifikasi.

"Kami juga ingin sekali mendengar Gakeslab mengeluarkan edaran yang melarang pemberian terkait momen hari raya ini,” kata Pahala dalam rilisnya, Kamis (21/5).

Imbauan tersebut disampaikan Pahala merujuk pada Surat Edaran KPK No. 14 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi Momen Hari Raya.

KPK mengimbau seluruh pemda, kementerian, lembaga, pegawai negeri dan penyelenggara negara serta pimpinan asosiasi untuk tidak menerima dan memberi gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.

“Sepanjang pemberian diberikan kepada lembaga, bukan kepada individu, tidak termasuk gratifikasi. Karenanya tidak perlu dilaporkan ke KPK,” Pahala menambahkab

KPK menaruh perhatian besar kepada Gakeslab. Pahala mengingatkan, Gakeslab termasuk salah satu mitra penting pemerintah dan dipantau ketat oleh KPK.

“Salah satu alasannya karena pemerintah baru saja mengadakan realokasi anggaran kesehatan untuk seluruh daerah sekitar Rp 25 triliun tanpa diikuti petunjuk teknis yang cukup detil, sehingga berpotensi risiko,” katanya. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top