Komunitas Pasien Cuci Darah Kembali Gugat Perpres Kenaikan BPJS

publicanews - berita politik & hukumPresiden Joko Widodo saat mempromosikan BPJS. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) kembali menggunggat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020. Beleid itu mengatur tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

"Hari ini kami mendaftarkan uji materi ke MA," ujar kuasa hukum KPCDI Rusdianto Matulatuwa dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/5).

Menurut Rusdianto, kenaikan tersebut sangat tidak memiliki empati terhadap keadaan yang serba sulit bagi masyarakat saat ini.

"Kami selaku warga negara yang melakukan perlawanan dimuka hukum tentu menjadi sesuatu hal yang diwajibkan, karena apa yang kita lakukan ini untuk mengontrol kebijakan menjadi suatu kebutuhan dan bukanlah karena suatu pilihan semata," ujarnya.

Iuran BPJS Naik, PDIP: Pemerintah Sensitif Deh

Kenaikan iuran BPJS, Rusdianto menambahkan, tidak sesuai dengan apa yang dimaknai dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang BPJS.

Ia mengingatkan Pemerintah harusnya mendengarkan pendapat MA bahwa ada akar masalah yang terabaikan, yaitu manajemen atau tata kelola BPJS secara keseluruhan.

"BPJS sudah berulang kali disuntikkan dana, tapi tetap defisit. Untuk itu perbaiki dulu internal manajemen mereka, kualitas layanan, barulah kita berbicara angka iuran," ia menegaskan.

Diketahui, Presiden Joko Widodo telah meneken Perpres tersebut pada Selasa (5/5). Kenaikan iuran bagi peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) itu mulai efektif berlaku pada 1 Juli 2020. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top