Anggota DPD Desak Pembentukan Pansus Dana Covid-19

publicanews - berita politik & hukumAnggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sulawesi Tengah Abdul Rachman Thaha. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sulawesi Tengah Abdul Rachman Thaha mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengawasi penggunaan dana penanganan pandemi virus Corona (Covid-19).

Dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/4), Abdul Rachman mengatakan banyak kebijakan pemerintah yang harus diawasi penerapannya, terutama dalam penggunaan anggaran.

Ia menyebut beleid pemerintah Jokowi untuk mengatasi pandemi corona, antara lain Perppu No 1 tahun 2020 tentang Keuangan Negara, Keppres No 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan, Perpres 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020, Inpres Nomor 4 Tahun 2020 yang mengatur refocusing anggaran dan relokasi anggaran, PP 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah ini yang perlu kami awasi sebagaimana fungsi kami pengawasan dari pada Undang-undang APBN, sehingga kebijakan-kebijakan yang telah diterbitkan oleh Saudara Presiden kami akan awasi dengan baik," kata Abdul Rachman.

Senator berlatar pengusaha ini juga menyoroti Perppu No 1 Tahun 2020 yang belum dibahas bersama DPR, tapi tetap dijalankan oleh pemerintah.

"Saya meminta dengan tegas kepada DPR untuk menolak Perppu No 1 Tahun 2020," ujarnya.

Namun, jika dalam pembahasan DPR menyepakati Perppu tersebut maka perlu dibentuk Pansus Pengawasan Dana Covid-19.

Mantan politikus PPP ini mengatakan tujuan pansus di antaranya mengawasi penggunaan dana untuk Covid-19 benar-benar untuk pembelian alat-alat kesehatan.

Pansus juga perlu mengawasi penggunaan dana bantuan sosial agar benar-benar tepat sasaran, sehingga masyarakat dapat mengatasi kebutuhan pokok selama pandemi Covid-19. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top