Terkena Dampak Virus Corona, Industri Pers Diharap Dapat Relaksasi Pajak

publicanews - berita politik & hukumMeutya Hafid. (Foto: dpr.go.id)
PUBLICANEWS, Jakarta - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta agar perusahaan pers dapat dimasukan dalam kategori industri yang mendapatkan insentif berupa relaksasi pajak. Menurutnya, pandemi Covid-19 menyebabkan krisis di berbagai bidang, industri pers pun tak luput dari terpaan.

"Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa kehadiran pers saat ini justru menjadi krusial untuk diseminasi informasi yang baik," kata Meutya Hafid dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/4).

Terlebih, menurutnya, pekerja pers juga menjadi bagian dari garda terdepan melawan Covid-19 dengan informasi yang sahih dan akurat di tengah gelombang hoaks saat ini.

Menurut politisi Golkar ini, ada beberapa poin hasil komunikasi DPR dengan Dewan Pers, yang dapat membantu perusahaan pers saat ini. Diantaranya; penghapusan kewajiban membayar Pph 21, 22, 23 25 selama tahun 2020, penangguhan pembayaran denda-denda pajak terhutang sebelum tahun 2020.

"Di samping itu, juga adanya keberpihakan dengan memberikan alokasi diseminasi program dan kinerja pemerintah untuk perusahaan yang terdaftar di Dewan Pers," kata Meutya.

Meutya juga meminta pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan pers untuk memastikan keberlangsungan hidup perusahaan pers yang kredibel pada saat situasi krisis. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top