DPD: Perlu PP Untuk Payung Hukum Karantina Wilayah

publicanews - berita politik & hukumKetua Komite I DPD Agustin Teras Narang. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Agustin Teras Narang meminta pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai produk hukum turunan dari UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Ia menilai PP tersebut mendesak agar koordinasi pelaksanaan penanganan Covid-19 dapat segera ditindaklanjuti.

Teras mengatakan, PP tersebut dapat memberikan panduan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengambil langkah yang diperlukan, termasuk penerapan Karantina Wilayah maupun Pembatasan Sosial Berskala Besar. Hal ini untuk menghindari tafsir terpisah dari aturan hukum yang ada, agar tidak menimbulkan persoalan kemudian.

“Agar ada payung hukum penanganan pendemi secara bersama. Sembari pemerintah pusat menyiapkan langkah kerja terukur dan terstruktur bersama pemerintah daerah, dalam melindungi serta memenuhi hak dasar masyarakat," ujar Teras dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/3).

Ia mengatakan dalam situasi ini pemerintah pusat maupun daerah harus membangun langkah yang sinergis untuk mengutamakan keselamatan dan perlindungan kesehatan masyarakat secara terpadu lewat aturan yang ditaati bersama oleh semua pihak.

Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, mesti mengingatkan bupati dan walikota agar tidak gegabah dalam mengambil langkah serta sesuai arahan pemerintah pusat dan Undang-undang.

Komunikasi intensif dan berkala serta koordinasi lintas sektoral juga perlu dibangun, termasuk memastikan ada mekanisme perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

"Termasuk diantaranya bila akhirnya pemerintah menempuh opsi Karantina Wilayah, maka diperlukan pengaturan lebih lanjut. Kemudian kewajiban pemenuhan hak dasar seperti pangan hingga kesehatan. Hal ini tentu saja tidak akan mudah bila realokasi anggaran baik lewat APBN maupun APBD tidak disinergikan bersama," ujarnya.

Saluran komunikasi antar warga dengan dukungan perangkat desa dan aparat keamanan mesti dibangun untuk menghadapi situasi ini.

“Semangat kebersamaan, semangat gotong royong, menjadi kunci bersama saat ini dalam menghadapi penyebaran Covid-19," Teras menandaskan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top