Lockdown di Daerah Tak Ada Dasar Hukum, Istana: Harus Dibatalkan

publicanews - berita politik & hukumPenutupan Kota Tegal selama 4 bulan mulai 30 Maret hingga 30 Juli 2020. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Istana mengatakan pemerintah akan meminta gubernur dan Kementerian Dalam Negeri agar berkomunikasi dengan daerah yang sepihak melakukan lockdown lokal.

Menurut Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP Juri Ardiantoro, kebijakan itu perlu diurungkan karena tidak ada dasar hukumnya.

"Nanti gubernur dan Kemendagri yang akan komunikasi dengan kepala-kepala daerah itu," ujar Juri kepada wartawan, Minggu (29/3).

Lockdown lokal yang dilakukan beberapa daerah, ia menambahkan, dilatari kepedulian yang tinggi kepada warganya. Tetapi ia meminta kebijaan itu tak dilakukan secara sepihak.

Juri menambahkan, kepala daerah diberi kewenangan untuk melindungi warganya dengan menerapkan status tanggap darurat. Sedangkan keputusan lockdown suatu daerah merupakan kewenangan pemerintah pusat. Hal itu sesuai Pasal 49 ayat (3) UU Kekarantinaan Kesehatan.

Juri menegaskan, Presiden Joko Widodo belum berpikir untuk melakukan kebijakan penguncian wilayah atau lockdown.

Diketahui Pemprov Kaltim, Pemkot Tegal, dan Pemkot Tasikmalaya telah memberlakukan lockdown lokal secara sepihak. Lockdown lokal Tegsl selama 4 bulan, mulai 30 Maret hingga 30 Juli 2020. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top