ICW: 100 Hari Pertama Firli cs Hasilkan Tujuh Kontroversi

publicanews - berita politik & hukumPeneliti ICW Kurnia Ramadhana. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi 100 hari pertama pimpinan KPK jilid V. Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadhana, alih-alih menunjukkan kinerja yang lebih baik dari periode sebelumnya, Firli Bauri dan kawan-kawan justru menghasilkan berbagai kontroversi.

Oleh karena itu, ujar Kurnia, kepercayaan publik terhadap KPK turun drastis. Hal tersebut tergambar dalam hasil Riset Indo Barometer dan Alvara Institute pada awal 2020 lalu.

Kurnia mengatakan, dua riset tersebut sekaligus mengkonfirmasi pesimisme masyarakat luas atas proses seleksi pimpinan KPK yang dianggap tidak kredibel, ceroboh, dan tidak mengindahkan berbagai rekam jejak yang ada.

"Selama 100 hari menjabat sebagai pimpinan KPK, ICW setidaknya mencatat tujuh kontroversi publik yang timbul," ujar Kurnia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/3).

Pertama, KPK gagal menangkap buronan. Kurnia menyebut nama Harun Masiku dan Nurhadi Abdurahman. Harun adalah tersangka kasus dugaan suap kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan, sedangkan Nurhadi untuk dugaan mafia perkara di Mahkamah Agung.

Padahal, Kurnia mengingatkan, rekam jejak lembaga antirasuah selama ini dikenal cepat dalam menemukan pelaku korupsi yang melarikan diri.

Kedua, Komisioner KPK tidak memberikan informasi yang transparan mengenai penanganan perkara kepada publik.

"Hal ini bisa dilihat pada kejadian dugaan penyekapan penyidik KPK di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) saat mengejar Harun Masiku sebelum menjadi buron," kata Kurnia.

Ketiga, Komisioner KPK terlihat bertindak sewenang-wenang terhadap pegawainya sendiri.

"Bukti konkret atas tindakan ini dapat dilihat ketika penyidik KPK Kompol Rossa diberhentikan tanpa melalui mekanisme yang jelas. Padahal yang bersangkutan sedang menangani perkara dugaan suap yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku," Kurnia menjelaskan.

Keempat, Komisioner KPK berniat memotong kompas proses hukum atas Harun Masiku untuk menutupi kelemahan mereka dalam mencari tersangka tersebut, yakni dengan mendorong sidang in absentia.

Kelima, jumlah penindakan menurun drastis. Data KPK menyebutkan sejak 2016-2019 ada 87 kali penangkapan dengan total tersangka 327 orang. Pada era kepemimpinan Firli ini, KPK baru dua kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), yaitu yang melibatkan Wahyu Setiawan dan Bupati Sidoarjo.

Keenam, Komisioner KPK terlalu sering melakukan pertemuan yang berpotensi mengikis nilai-nilai independensi dan etika pejabat KPK.

"Terhitung sejak Januari hingga Februari 2020, Komisioner KPK telah mendatangi 17 instansi negara. Tiga di antaranya kunjungan ke DPR," kata Kurnia.

Terakhir, Komisioner KPK mengumumkan kepada publik soal penghentian 36 perkara di tingkat penyelidikan. Menurut Kurnia, publikasi semacam ini tidak lazim dan belum pernah terjadi di KPK.

Untuk itu ia meminta komitmen Presiden Joko Widodo dan anggota DPR dalam pemberantasan korupsi.

"Sebab bagaimanapun persoalan stagnasi KPK dalam upaya pemberantasan korupsi adalah produk politik eksekutif dan legislatif," Kurnia menandaskan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top