Dipecat, Komisioner KPU Evi Siap Gugat DKPP ke PTUN

publicanews - berita politik & hukumKomisioner KPU Evi Novida Ginting Manik. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik tak terima dengan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberhentikan dari jabatannya saat ini.

Menurutnya, putusan tersebut berlebihan dan cacat hukum. Pasalnya putusan dibacakan dalam rapat pleno yang dihadiri hanya empat dari tujuh anggota DKPP.

"Padahal jumlah kuorum pengambilan putusan harus dihadiri lima orang (anggota). Putusan ini cacat hukum, semestinya tidak dapat dilaksanakan," kata Evi dalam jumpa pers di kantornya, Kamis (19/3).

Ia menyinggung aturan kuorum pengambil keputusan diatur dalam Pasal 36 Ayat 2 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019. Bahwa Rapat Pleno Putusan dilakukan tertutup yang dihadiri tujuh anggota DKPP dan sedikitnya lima anggota.

Oleh karena itu, Evi berencana untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam waktu dekat.

"Dalam gugatan tersebut saya akan menyampaikan alasan-alasan lainnya agar pengadilan dan publik dapat menerima apa yang sudah dialami oleh saya yang berkaitan dengan putusan DKPP ini," ia menegaskan.

Diketahui dalam putusan DKPP itu, Evi dinyatakan melanggar etik dalam kasus manipulasi perolehan suara calon legislatif (caleg) dari Partai Gerindra Dapil Kalimantan Barat 6 Hendri Makaluasc.

Dalam hal ini Hendri sebagai pengadu telah mencabut pengaduannya per tanggal 13 November 2019. Menurut Evi, seharusnya tidak ada pihak yang dirugikan.

"Terlalu berlebihan karena pokok permasalahannya hanya mengenai perbedaan penafisran terhadap putusan MK," katanya. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top